Wagub Surya Instruksikan Reformasi Perda Pajak Sumut: Mudahkan yang Taat, Tegasi yang Melanggar
Wagub Sumut Surya instruksikan reformasi Perda Pajak agar wajib pajak taat dipermudah dan pelanggar ditegasi demi peningkatan PAD.
Nusantaraterkini.co, JAKARTA-Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tengah menajamkan aturan mengenai Pajak dan Retribusi Daerah guna memastikan setiap rupiah yang dikumpulkan kembali menjadi layanan publik yang berkualitas. Dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Badan Penghubung Daerah, Jakarta, Senin (26/1/2026), Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menekankan bahwa perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 harus menjadi solusi bagi tantangan fiskal daerah.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan di Sumatera Utara sangat bergantung pada kemandirian anggaran yang dikelola secara adil dan transparan.
Wagub Surya memandang bahwa sistem perpajakan daerah bukan sekadar mesin pengumpul dana, melainkan simbol kekuatan daerah dalam membangun masa depan.
Di hadapan para pimpinan OPD yang hadir secara virtual, beliau menjelaskan urgensi regulasi tersebut. “Kebutuhan dan tuntutan masyarakat atas pelayanan publik semakin tinggi, dan ruang fiskal pemerintah harus dikelola secara cermat, adil, dan transparan. Dalam konteks inilah, pajak dan retribusi menjadi instrumen sangat penting, karena bukan semata penerimaan, tetapi kekuatan kita untuk berdiri di atas kaki sendiri," ujarnya.
Namun, Wagub juga memberikan catatan tajam mengenai kendala administratif yang sering muncul akibat aturan yang membingungkan. Beliau menuntut agar draf perubahan regulasi kali ini benar-benar jernih agar tidak ada lagi hambatan teknis saat diimplementasikan oleh petugas di lapangan.
“Saya menegaskan, pembahasan kita ini harus menghasilkan regulasi yang punya kepastian hukum, norma yang kuat dan menutup celah multitafsir di lapangan, serta jangan sampai menyulitkan tahapan implementasinya,” tegasnya.
Baginya, kepastian hukum adalah kunci untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Menutup arahannya, Surya menegaskan bahwa pemerintah wajib memberikan karpet merah bagi warga yang patuh menjalankan kewajibannya, namun tidak akan berkompromi terhadap pihak yang sengaja mengabaikan pajak. Pendekatan yang diusung adalah ketegasan yang humanis, yakni mendisiplinkan tanpa menciptakan keresahan. Dengan sistem yang lebih modern dan objektif, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara optimistis perubahan Perda ini akan membawa lonjakan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mempercepat akselerasi pembangunan di seluruh pelosok wilayah Sumut.
(Emn/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
SUMUTGubernur Bobby Minta Kabupaten/Kota Percepat Regulasi BRT Mebidang
Herman Saleh Harahap·Beberapa detik yang lalu -
POLITIKPemkab dan DPRD Pasaman Sepakati Ranperda Perangkat Daerah
Herman Saleh Harahap·21 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALSelain LSP, Polri Usut End User Lain Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Herman Saleh Harahap·53 menit yang lalu -
-
HUKUM DAN KRIMINALIrjen Eko Hadi Dijatuhi Sanksi Pemberhentian Tidak Hormat
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
SOSOKPerjalanan Karier Irjen Eko Hadi Santoso: Mulai Lulus Akpol 1999, Kini Berakhir Dipecat
M Aribowo·1 jam yang lalu -
NEWSDorong Kemandirian Fiskal Daerah, Golkar MPR Siapkan RUU Obligasi Daerah
hendra·2 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALKPK Periksa Keluarga Eks Pejabat Pajak Soal Aliran Aset
Herman Saleh Harahap·2 jam yang lalu -
NEWSTanpa Kajian Ilmiah, Pemerintah Tunda Pemindahan Badak Jawa
Herman Saleh Harahap·2 jam yang lalu -
SUMSELPetani di Empat Lawang Tewas Ditusuk Saat Pasang Tenda 40 Harian, Pelaku Dibekuk di Pondok Kebun
hendra·2 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
