Soal Isu Penangkapan, Bambang Rukminto Desak Kapolri Ungkap Jenderal yang Diduga Sadap Pejabat Negara

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, mendesak Kapolri segera mengungkap identitas jenderal bintang empat yang disebut-sebut diduga terlibat dalam penyadapan terhadap pejabat negara.

Menurut Bambang, isu dugaan penyadapan tersebut merupakan persoalan serius karena menyangkut kerahasiaan negara dan sistem keamanan nasional.

Bahkan, pelanggaran terhadap keamanan negara dapat berujung pada konsekuensi hukum berat, mulai dari hukuman penjara seumur hidup hingga hukuman mati.

Untuk itu, Ia meminta Kapolri segera memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik agar informasi yang berkembang tidak semakin liar dan justru merugikan institusi Polri maupun program kepemimpinan Kapolri.

"Kapolri harus segera menjelaskan kepada publik agar isu yang berkembang tidak semakin liar yang malah kontraproduktif dengan program Kapolri sendiri," kata Bambang, Selasa (3/11/2026).

Bambang menegaskan, Mabes Polri harus bersikap transparan dalam mengusut dugaan penyadapan tersebut. Sebab, tindakan penyadapan terhadap pejabat negara bukan persoalan biasa, melainkan menyangkut perlindungan informasi strategis dan keamanan negara.

"Mabes Polri harus benar-benar clear dan transparan. Persoalan penyadapan kepada pejabat negara itu super serius karena menyangkut kerahasiaan negara. Sekaligus menyangkut sistem keamanan negara. Pelanggaran atas keamanan negara bisa diancam hukuman maksimal seumur hidup atau mati," ungkapnya.

Ia juga meminta Polri mengungkap sejumlah hal penting, mulai dari identitas jenderal yang diduga melakukan penyadapan, pejabat negara yang menjadi sasaran, waktu kejadian, hingga motif di balik tindakan tersebut.

"Ini penting agar tidak hanya menjadi kasak kusuk, atau menjadi persoalan individu saja. Tetapi evaluasi secara menyeluruh terkait sistem keamanan negara," tegasnya.

Lebih lanjut, Bambang mengingatkan agar persoalan tersebut tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran yang dilakukan individu. Menurutnya, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan dan pengawasan internal agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

"Mengeliminasi persoalan tersebut sekedar masalah individu, justru akan berpotensi kasus seperti ini akan berulang ke depan. Karena tidak ada perbaikan yang lebih substansial dan sistemis," ujarnya.

Sementara itu, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Yusuf Warsyim, mengaku belum mengetahui informasi mengenai kabar penangkapan sejumlah perwira tinggi Polri tersebut.

"Wah, belum tahu juga," ujarnya ketika dikonfirmasi.

Terpisah, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyatakan pihaknya akan terlebih dahulu melakukan pengecekan terkait informasi yang beredar. "Nanti kami cek ya," kata Isir.

Namun, hingga kini Isir belum memberikan keterangan lebih lanjut. Ia juga belum secara tegas membenarkan maupun membantah informasi mengenai penangkapan sejumlah jenderal tersebut.

Sebelumnya, kabar mengenai penangkapan sejumlah perwira tinggi (pati) Polri beredar di kalangan awak media. Informasi itu mencuat setelah sejumlah personel Brimob mendatangi area Mabes Polri pada Senin (2/11/2026) sore hingga malam.

Kedatangan personel Brimob tersebut disebut-sebut berkaitan dengan penangkapan sejumlah perwira tinggi Polri berpangkat inspektur jenderal (irjen) atau jenderal bintang dua.

(LS/Nusantaraterkini.co)