Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co - Sekjen Gerindra Ahmad Muzani tak yakin PDIP akan menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nanti.
Diketahui, PDI Perjuangan (PDIP) mendapat perolehan suara tertinggi secara nasional. Hal ini akan terhitung mendapat kursi ketua DPR menurut Undang-Undang MD3.
"PDIP oposisi? Kata siapa? Kalau ternyata nggak bagaimana?" kata Muzani di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (26/3/2024), dikutip dari detikcom.
Baca Juga : HUT ke-18 Gerindra: Sinyal Dua Periode Mengudara di Senayan
Muzani mengakui pihaknya dengan tegas akan tetap mengikuti aturan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 Tahun 2021 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang mengatur kursi Ketua DPR dimiliki oleh partai suara tertinggi pemilu.
Ia mendorong UU MD3 tetap menjadi rujukan dalam menentukan ketua DPR. Namun, Gerindra, katanya, tak berencana mendorong revisi UU MD3.
"Karena kita ingin menciptakan suasana politik yang kondusif, kebersamaan yang harus terus kita jaga di Senayan. Meskipun perbedaan politik, perbedaan aspirasi, tetapi kita ingin menjunjung tinggi kebersamaan sebagai sebuah cara kita untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kita banyak berbeda," tuturnya.
Baca Juga : Partai Gerindra Gelar Sosialisasi Penggunaan Cortex Bersama Direktorat Jenderal Pajak
Dengan demikian, Muzani menyebut, Gerindra tidak keberatan siapa pun yang akan menduduki posisi ketua DPR nantinya.
Sebelumnya, Sekjen PDIP berbicara terkait isu perebutan kursi Ketua DPR yang sempat disampaikan Golkar dengan merevisi UU MD3. Hasto mengatakan kursi Ketua DPR RI ialah bentuk kepercayaan rakyat terhadap partai pemenang Pemilu.
(Ann/Nusantaraterkini.co)
Sumber: detikcom
Baca Juga : Komisi III DPR Kritik Sistem Asesmen Polri: Soroti Kesejahteraan dan Stagnasi Karier Personel
