Sampah Darurat Nasional, Eddy Soeparno Minta Arahan Prabowo Tak Sekadar Simbol

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyatakan dukungan terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah, BUMN, TNI, serta Polri untuk turun langsung membersihkan sampah. 

Namun, dukungan politik tersebut dinilai tidak cukup jika tidak diikuti dengan langkah pengawasan dan kebijakan konkret yang menyentuh akar persoalan.

Instruksi Presiden Prabowo disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dalam forum tersebut, Presiden menegaskan bahwa krisis sampah telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dan tidak bisa lagi ditangani secara seremonial maupun sektoral.

Eddy menilai pernyataan Presiden sebagai peringatan keras bagi para menteri dan kepala daerah. Menurutnya, masalah sampah kini telah berubah menjadi ancaman serius bagi lingkungan, kesehatan publik, dan keberlanjutan pembangunan, terutama di wilayah perkotaan.

“Pernyataan Presiden harus dibaca sebagai sinyal darurat nasional. Persoalan sampah tidak bisa lagi ditunda atau diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah tanpa dukungan sistem dan anggaran yang memadai,” kata Eddy, Rabu (3/2/2026).

Namun demikian, Eddy juga mengingatkan bahwa perintah turun ke lapangan tidak boleh berhenti pada aksi simbolik. Ia menekankan pentingnya memastikan kebijakan yang sudah ada benar-benar dijalankan, termasuk Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah berbasis Waste to Energy.

Perpres tersebut, kata Eddy, seharusnya menjadi instrumen utama negara dalam mengatasi kegagalan tata kelola sampah yang selama ini terjadi akibat lemahnya koordinasi lintas sektor dan minimnya inovasi pengelolaan.

“Regulasi sudah ada. Tantangannya sekarang adalah keberanian politik untuk menegakkan aturan, mengawasi implementasinya, dan memastikan pemerintah daerah tidak dibiarkan bekerja sendiri dengan keterbatasan yang ada,” ujarnya.

Sebagai pimpinan lembaga negara, Eddy mengakui bahwa hampir seluruh daerah menghadapi masalah serupa: keterbatasan kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA), rendahnya pemilahan sampah dari sumber, serta minimnya dukungan teknologi dan pendanaan.

Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan adanya kegagalan sistemik yang tidak bisa lagi ditutup dengan pendekatan administratif. Ia menilai pemerintah pusat dan DPR harus menjadikan isu sampah sebagai agenda prioritas nasional, bukan sekadar isu lingkungan tambahan.

“Jika negara serius, maka penanganan sampah harus masuk dalam ukuran kinerja kepala daerah, indikator pembangunan nasional, dan pengawasan parlemen. Tanpa itu, arahan Presiden berisiko menjadi wacana tanpa perubahan struktural,” tegasnya.

Eddy menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa momentum ini seharusnya menjadi titik balik bagi negara untuk melakukan reformasi menyeluruh dalam tata kelola sampah. 

Ia menilai kegagalan menangani sampah bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga cerminan lemahnya keberpihakan kebijakan terhadap kualitas hidup rakyat. 

(cw1/nusantaraterkini.co)