Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, BANDUNG-Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah kini menjadi sorotan utama dalam upaya menyukseskan agenda pembangunan nasional tahun 2026. Anggota Komisi II DPR RI, Mohamad Toha, menilai bahwa inisiatif Presiden Prabowo Subianto dalam memobilisasi seluruh pimpinan wilayah melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Jawa Barat, Senin (2/2/2026),
merupakan langkah krusial agar tidak terjadi diskoneksi kebijakan.
Baca Juga : Prabowo di Rakornas 2026: Indonesia Harus Waspada Hadapi Gejolak Dunia dan Perang Dunia III
Forum ini dipandang sebagai jembatan instruksi langsung dari kepala negara kepada pemerintah daerah guna memastikan setiap program prioritas dapat terimplementasi secara presisi di lapangan tanpa hambatan birokrasi yang berbelit.
Toha menekankan bahwa keberhasilan visi nasional sangat bergantung pada seberapa kuat dukungan yang diberikan oleh para kepala daerah. Melalui Rakornas, para pemimpin di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota memiliki kesempatan emas untuk menyamakan persepsi terhadap target-target pemerintah pusat.
Baca Juga : Rakornas 2026: Presiden Prabowo Tegaskan Pentingnya Persatuan Birokrasi dari Pusat hingga Desa
“Rakornas ini sangat penting bagi kepala daerah. Mereka bisa mendengar langsung arahan Presiden, terutama terkait program-program Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah pusat yang harus diimplementasikan di daerah,” ungkap Toha dalam keterangannya terkait fungsi pengawasan otonomi daerah.
Baca Juga : DPR Tegaskan PJJ di Wilayah Banjir: Pendidikan Tidak Boleh Terhenti dalam Kondisi Apa Pun
Dilansir RMOL, Toha menegaskan, kepala daerah harus mendukung dan mengawal seluruh program Presiden Prabowo Subianto agar berjalan optimal dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Lebih dari sekadar media penyampaian instruksi, Rakornas diharapkan mampu menjadi wadah komunikasi timbal balik yang konstruktif. Toha mencermati bahwa daerah seringkali menghadapi tantangan unik yang memerlukan diskresi atau solusi khusus dari pusat, sehingga dialog dua arah menjadi sangat esensial.
“Kami berharap kepala daerah juga bisa menyampaikan usulan dan masukan kepada Presiden. Tentu ada banyak persoalan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, dan itu perlu didengar agar dicarikan solusi bersama,” pungkas politisi yang membidangi urusan dalam negeri tersebut.
Acara yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri ini menghadirkan ribuan pemangku kepentingan, mulai dari jajaran kabinet hingga unsur Forkopimda dari pelosok tanah air. Dengan total peserta mencapai 4.487 orang, forum raksasa ini menjadi titik tolak evaluasi kinerja sepanjang tahun lalu sekaligus pemantapan strategi untuk tahun 2026.
"Fokus utamanya tetap satu, memastikan gerak pemerintah dari pusat hingga desa berada dalam satu komando yang harmonis demi kemaslahatan publik secara luas," pungkasnya.
(Emn/Nusantaraterkini.co)
