Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

Prabowo-Gibran Wacanakan Bentuk Kementerian/Lembaga untuk Eksekusi Program Makan Siang Gratis

Arief mengatakan tim Prabowo-Gibran saat ini memfokuskan pada program makan siang gratis

Bagikan:
Komandan TKN Fanta Arief Rosyid Hasan. (Foto: Ilham Al Banjari)
Komandan TKN Fanta Arief Rosyid Hasan. (Foto: Ilham Al Banjari)
A A

Wacanakan Bentuk Kementerian/Lembaga untuk Eksekusi

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan membentuk kementerian atau lembaga untuk mengeksekusi untuk anak sekolah. Keduanya disebut bahkan telah menggelar rapat membahas ini pada, Kamis (22/2/2024) malam.

"Pak Prabowo, mas Gibran rapat untuk membicarakan ada kementerian atau lembaga yang khusus eksekusi makan siang gratis," kata Komandan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Hasan dalam keterangan tertulis diterima, Jumat (23/2/2024).

Arief mengatakan tim saat ini memfokuskan pada program makan siang gratis. Ketum PB HMI 2013-2015 ini menyebut program ini nantinya akan langsung dieksekusi setelah Prabowo dan Gibran dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada bulan Oktober 2024 mendatang.

"Itu yang paling pertama, yang tengah disusun sekarang ini adalah program makan siang gratis," ujarnya.

Arief menyebut program ini tidak hanya berfokus untuk meningkatkan gizi sejak dini melainkan juga untuk menggerakkan perekonomian kerakyatan. Nantinya program makan siang juga akan melibatkan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

"Nah kalau makan siang gratisnya, UMKM dan lain-lainnya sudah pasti akan jalan,” kata eks Komisaris PT Bank Syariah Indonesia (BSI) ini.

Seperti diketahui, hasil hitung cepat atau quick count pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Gibran unggul dalam Pemilihan Presiden (Pilpres).

Pasangan ini berpeluang besar memenangkan Pilpres dalam sekali putaran setelah hasil hitung cepat memperoleh suara kurang lebih 58 persen.

Namun begitu, hasil resmi perhitungan suara akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) paling lambat pada 20 Maret 2024.

(HAM/nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait