Pertahankan Politik Bebas Aktif, Pengamat: Kerja Sama Militer dengan AS Jangan Dipakai Bendung China

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menegaskan peningkatan kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) tidak boleh diartikan sebagai bentuk keberpihakan Indonesia pada salah satu poros kekuatan global. Tradisi politik luar negeri bebas aktif dinilai harus tetap menjadi pijakan utama dalam menjaga kedaulatan serta posisi tawar negara di kancah internasional.

​“Kerja sama militer dan pertahanan dengan Amerika Serikat dapat dilakukan, tetapi itu tidak otomatis berarti Indonesia menjadi bagian dari strategi containment terhadap China,” kata Amir Hamzah, Senin (10/8/2026).

​Menurut Amir, Indonesia justru berada pada posisi strategis yang sangat menguntungkan apabila mampu mengelola hubungan secara seimbang dengan berbagai negara besar. Sinergi militer dengan AS dapat difokuskan pada peningkatan keahlian pertahanan, latihan bersama, keamanan maritim, transfer teknologi, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Di saat bersamaan, Indonesia tetap perlu memelihara hubungan diplomatik dan ekonomi yang erat dengan China, sekaligus memperkuat kemitraan strategis dengan Jepang, India, Australia, Korea Selatan, Rusia, hingga negara-negara Eropa.

​“Kekuatan Indonesia bukan pada keberpihakan kepada satu kekuatan, melainkan pada kemampuan menjaga ruang gerak strategis,” ujar Amir seperti dilansir RMOL.

​Letak geografis Indonesia yang membentang di sepanjang jalur pelayaran krusial dunia—seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok—menjadi alasan utama melesatnya perhatian negara-negara adidaya. Jalur-jalur ini memegang peranan vital bagi kelancaran arus perdagangan global, distribusi energi, rantai pasok, hingga mobilitas armada militer dunia. Oleh sebab itu, kemitraan pertahanan RI-AS diperkirakan bakal banyak bersinggungan dengan isu pemantauan wilayah perairan nasional.

​“Indonesia harus memiliki kemampuan mengetahui apa yang terjadi di wilayah lautnya sendiri. Itu bagian dari kedaulatan,” tegas Amir.

​Ia mendorong agar kerja sama keamanan laut dialokasikan secara spesifik untuk penguatan maritime domain awareness, patroli pengawasan laut, perlindungan jalur pelayaran internasional, misi pencarian dan penyelamatan (SAR), hingga penanganan potensi ancaman lintas batas.

​Menghadapi dinamika era modern, Amir turut mengingatkan bahwa spektrum ancaman keamanan masa kini tidak lagi terbatas pada perang fisik terbuka. Potensi gangguan dapat hadir dalam bentuk serangan siber, disinformasi, sabotase infrastruktur, tekanan ekonomi, teknologi kecerdasan buatan (AI), hingga krisis energi. Atas dasar tersebut, dialog pertahanan bilateral diminta tidak sekadar berorientasi pada transaksi pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista).

​“Indonesia harus melihat kerja sama pertahanan sebagai pembangunan ekosistem pertahanan nasional, bukan hanya sebagai transaksi pembelian senjata,” tegasnya.

​Mengakhiri analisisnya, Amir mendorong pemerintah agar mengarahkan setiap skema kerja sama pertahanan pada alih teknologi yang konkret, kemandirian industri pertahanan dalam negeri, penguatan intelijen dan keamanan siber, pemanfaatan teknologi satelit, penyediaan sistem komunikasi terpadu, hingga pengembangan kualitas SDM militer nasional secara berkelanjutan.

(Emn/Nusantaraterkini.co)