Perkuat Sistem Pangan Berkelanjutan, Indonesia dan FAO Luncurkan Rencana Kerja Sama 2026–2030
Indonesia dan FAO meluncurkan CPF 2026–2030 untuk memperkuat ketahanan pangan, pertanian berkelanjutan, konservasi, dan adaptasi perubahan iklim.
Nusantaraterkini.co, JAKARTA-Pemerintah Indonesia bersama Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) meresmikan Kerangka Kerja Program Negara (Country Programming Framework/CPF) periode 2026–2030. Kemitraan strategis lima tahun ini dirancang untuk mentransformasi sistem pertanian dan pangan di Indonesia agar lebih tahan iklim, inklusif, serta ramah lingkungan.
Dalam periode 2026–2030, fokus kerja sama akan mencakup tiga pilar utama: transformasi sistem pangan yang inklusif, konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam, serta penguatan sistem adaptasi risiko berbasis pendekatan One Health.
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Bappenas, Leonardo AA Teguh Sambodo, menegaskan, CPF selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
"Secara umum, CPF 2026-2030 mencakup dukungan FAO dalam seluruh aspek kunci untuk mentransformasi sistem pertanian-pangan kita, memajukan ketahanan iklim, serta adaptasi risiko yang akan memperkuat fondasi kita dalam jangka panjang," ujar Teguh di Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi berharap kolaborasi ini dapat memicu pertukaran pengetahuan dua arah melalui skema Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular.
Sementara itu, Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor-Leste, Rajendra Aryal, menggarisbawahi pentingnya pendekatan lintas sektor mengingat tingginya estimasi biaya tersembunyi (hidden costs) di sektor pangan dan kesehatan yang diperkirakan mencapai USD 319 miliar.
"FAO tetap teguh pada komitmennya untuk mendukung Indonesia dalam mempercepat perubahan transformatif pada sistem pangan-pertanian, dengan tujuan tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan dan gizi, tetapi juga kesehatan lingkungan," kata Rajendra.
Pelaksanaan program CPF 2026–2030 diperkirakan membutuhkan alokasi pendanaan sebesar USD 95 juta. Pemerintah dan FAO mendorong skema blended finance serta keterlibatan sektor swasta untuk mengoptimalkan akselerasi program di tingkat nasional.
(Emn/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Pemerintah Menganugerahkan 18 Tokoh Gelar Pahlawan Nasional
Hadapi El Nino Ekstrem, DPR Ingatkan Stok Beras Bukan Jaminan Tunggal Ketahanan Pangan
Proyek Land4Lives Rampung, ICRAF Serahkan Rencana Iklim ke Pemprov
Komoditas Pangan Mulai Naik, DPR Dorong Pemerintah Stabilkan Harga di Pasar Tradisional
178 Orang Sakit Usai Santap Nasi Kotak, Nurhadi Desak Sistem Vendor RSUD Dr Soetomo Dibongkar
Lindungi Gajah hingga Badak Sumatera, DPR Dorong Sistem Deteksi Dini Karhutla di Way Kambas
Berita Terbaru
-
NEWS25,16 Juta Warga Bakal Dapat Rekening Gratis Saldo Rp50 Ribu, Ini Syarat dan Jadwalnya
hendra·4 jam yang lalu -
-
-
HUKUM DAN KRIMINALKencan Pertama Berujung Apes, Mahasiswa di Tangerang Kehilangan Motor Usai Kenalan Wanita di Instagram
hendra·6 jam yang lalu -
NEWSPPMSU Siapkan Aksi ke Kafe Satuan.co Binjai, Oza Hasibuan Sebut Acara Halloween Tak Miliki Izin
hendra·6 jam yang lalu -
-
HUKUM DAN KRIMINALKejagung Geledah 6 Lokasi Kasus Korupsi Tambang Nikel Sultra, Sita Uang Rp11,8 Miliar
hendra·8 jam yang lalu -
NEWS VIDEOKetua DPD Terima Delegasi Tatarstan, Jajaki Peluang Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Rusia
Fadli Tara·8 jam yang lalu -
SUMSELDPR RI Soroti Rendahnya Penyerapan KUR di Sumsel dan Dorong Percepatan Kawasan Industri
hendra·8 jam yang lalu -
NEWSBobby Nasution Diminta Hentikan Sementara Proyek Turap Sungai di Tapteng, Besi Berkarat Jadi Sorotan
hendra·8 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan