Hadapi El Nino Ekstrem, DPR Ingatkan Stok Beras Bukan Jaminan Tunggal Ketahanan Pangan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR, Sumail Abdullah mendukung langkah pemerintah memperkuat cadangan beras nasional di tengah ancaman El Nino ekstrem dan tekanan pangan global.

Menurut Sumail, posisi stok beras pemerintah yang mencapai 4,6 juta ton merupakan modal penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

Namun, ia mengingatkan besarnya cadangan beras tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran dalam melihat kekuatan sistem pangan Indonesia.

“4,6 juta ton beras di gudang hanya akan benar-benar menjadi benteng pangan apabila mampu menjamin pasokan dan menjaga harga tetap terjangkau ketika tekanan iklim semakin kuat,” katanya, Jumat (18/9/2026).

Sumail menilai tantangan ketahanan pangan ke depan tidak hanya berkaitan dengan seberapa besar stok beras yang tersedia di gudang pemerintah.

Pemerintah, kata dia, harus memastikan seluruh mata rantai pangan tetap berjalan di tengah ancaman kekeringan dan gangguan produksi akibat perubahan kondisi iklim.

“Ketahanan pangan bukan hanya soal berapa banyak beras yang tersimpan. Kita juga harus memastikan produksi petani tetap berjalan, air tersedia, distribusi tidak terganggu, dan masyarakat tetap mampu membeli beras dengan harga yang wajar,” ujar politikus Gerindra ini.

Ia mengatakan cadangan beras pemerintah harus ditempatkan sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan pasokan sekaligus melindungi masyarakat dari gejolak harga pangan.

Karena itu, Sumail meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penguatan stok, tetapi juga memperkuat langkah antisipasi di sektor produksi pertanian. Ketersediaan air, menurutnya, menjadi salah satu faktor yang harus mendapat perhatian serius ketika El Nino berpotensi menekan produktivitas pertanian.

“Stok yang besar memang penting, tetapi jangan sampai kita terlambat mengantisipasi produksi. Kalau sumber air terganggu dan petani mengalami kesulitan menanam, tekanan terhadap pangan bisa muncul pada periode berikutnya,” katanya.

Sumail juga menekankan pentingnya memastikan distribusi beras tetap lancar. Menurutnya, cadangan pangan pemerintah harus dapat digunakan secara tepat ketika terjadi gangguan pasokan maupun kenaikan harga di daerah.

“Cadangan pemerintah harus benar-benar siap digunakan sebagai penyangga. Jangan sampai stok ada di gudang, tetapi masyarakat di daerah tertentu justru mengalami kesulitan mendapatkan beras,” ujarnya.

Ia menambahkan, koordinasi pemerintah pusat dan daerah perlu diperkuat untuk memetakan wilayah yang berpotensi terdampak El Nino. Dengan demikian, intervensi pangan dapat dilakukan lebih cepat sebelum gangguan produksi berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

“Antisipasi harus dilakukan dari sekarang. Kita perlu tahu daerah mana yang berpotensi mengalami kekeringan, bagaimana kondisi produksi petaninya, dan bagaimana distribusi pangan ke wilayah tersebut,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengatakan, stok beras pemerintah di gudang Perum Bulog mencapai 4,6 juta ton hingga September 2026.

Amran menyebut kondisi tersebut menjadi modal penting menghadapi tekanan global, termasuk krisis pangan, energi, air, serta ancaman El Nino ekstrem. Ia mengatakan stok beras pemerintah masih dalam kondisi aman meski sektor pertanian menghadapi tantangan akibat fenomena tersebut.

“Bahkan ada El Nino yang sangat ekstrem, ini terberat menurut BMKG. Namun, stok beras kita masih aman,” kata Amran di Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Stok beras pemerintah pada September 2026 tercatat meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada September 2025, stok berada di angka 3,9 juta ton, sedangkan pada September 2026 mencapai 4,6 juta ton atau meningkat sekitar 18 persen.

Sumail menilai kondisi tersebut perlu dipertahankan dengan memastikan penguatan cadangan berjalan beriringan dengan perlindungan produksi petani dan stabilitas harga.

“Yang paling penting sekarang adalah menjaga agar kekuatan stok ini berkelanjutan. Jangan hanya kuat hari ini, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat ketika produksi menghadapi tekanan,” pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)