178 Orang Sakit Usai Santap Nasi Kotak, Nurhadi Desak Sistem Vendor RSUD Dr Soetomo Dibongkar

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi memberikan sorotan tajam terhadap kasus dugaan keracunan yang menimpa 178 orang dalam kegiatan prapendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair) di RSUD Dr Soetomo Surabaya.

Nurhadi meminta kejadian tersebut tidak berhenti pada pemeriksaan terhadap makanan yang dikonsumsi para peserta. Ia mendesak seluruh rantai penyediaan makanan, termasuk proses pengadaan dan pengawasan terhadap vendor, diperiksa secara menyeluruh.

“Ini bukan jumlah yang sedikit. Karena itu, kejadian ini harus dipandang sebagai persoalan serius yang menyangkut keselamatan dan perlindungan kesehatan peserta didik serta tenaga kerja di lingkungan rumah sakit,” kata Nurhadi kepada Nusantaraterkini.co, Kamis (1/10/2026).

Sebelumnya, sebanyak 178 orang dilaporkan mengalami keluhan kesehatan. Mereka terdiri dari 172 peserta PPDS dan enam tenaga cleaning service RSUD Dr. Soetomo.

Menurut Nurhadi, pemeriksaan harus mampu menjawab pertanyaan mendasar mengenai bagaimana makanan yang dikonsumsi ratusan orang tersebut dapat disediakan dan didistribusikan dalam sebuah kegiatan yang berlangsung di lingkungan rumah sakit pendidikan.

Nurhadi mengingatkan agar pihak terkait tidak buru-buru menetapkan makanan sebagai penyebab sebelum hasil pemeriksaan laboratorium keluar.

RSUD Dr. Soetomo saat ini telah mengamankan sampel makanan untuk dilakukan pemeriksaan oleh sejumlah laboratorium, termasuk BPOM, Labkesmas, dan Puslabfor.

“Kita jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa penyebabnya pasti makanan sebelum hasil pemeriksaan laboratorium keluar,” ujarnya.

Namun, apabila hasil pemeriksaan nantinya menemukan adanya kontaminasi pada makanan, menurut Nurhadi, persoalannya tidak boleh berhenti pada siapa yang memasak atau menyediakan makanan.

Ia meminta proses pengadaan vendor hingga makanan dikonsumsi ditelusuri.

“Mulai dari proses pengadaan vendor, standar keamanan pangan, proses pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, distribusi, sampai makanan tersebut dikonsumsi,” katanya.

Nurhadi menegaskan, jika kontaminasi makanan terbukti menjadi penyebab, harus ada kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab sekaligus evaluasi terhadap sistem pengawasan vendor.

“Jangan sampai persoalan hanya dianggap sebagai kesalahan teknis di lapangan, sementara sistem pengawasannya tidak dievaluasi,” tegasnya.

Sorotan Nurhadi semakin mengarah pada aspek pengawasan karena kejadian tersebut berlangsung dalam kegiatan prapendidikan PPDS yang dilaksanakan di lingkungan RSUD Dr. Soetomo.

Menurutnya, rumah sakit pendidikan seharusnya memiliki standar keselamatan dan keamanan pangan yang ketat.

“Karena ini terjadi di rumah sakit pendidikan, standar keamanan pangan dan keselamatan seharusnya justru menjadi contoh, bukan menimbulkan pertanyaan,” katanya.

Ia meminta Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, BPOM, RSUD Dr. Soetomo, serta Universitas Airlangga duduk bersama melakukan evaluasi menyeluruh.

Komisi IX DPR RI, kata Nurhadi, berkepentingan memastikan penanganan kejadian tersebut berlangsung transparan dan objektif.

Selain mengungkap penyebab, ia meminta seluruh peserta yang mengalami keluhan mendapatkan pelayanan dan pemantauan kesehatan sampai benar-benar pulih.

Sebelumnya, ratusan peserta PPDS Unair dilaporkan mengalami keluhan kesehatan setelah menyantap makanan dalam kegiatan prapendidikan pada Senin (28/9/2026).

Direktur Utama RSUD Dr. Soetomo, Cita Rosita Sigit Prakoeswa, menjelaskan para peserta menerima nasi kotak sekitar pukul 11.30 WIB.

Menu tersebut terdiri dari nasi, telur rebus, daging rendang, sayur, dan acar. Sekitar 30 menit kemudian, sejumlah peserta mulai mengalami gejala mual, muntah, dan pusing.

Kegiatan prapendidikan kemudian dihentikan sementara setelah peserta mulai mengalami keluhan kesehatan.

“Total ada 178 orang diduga keracunan. Rinciannya, 172 orang PPDS dan enam karyawan Dr. Soetomo,” kata Cita.

Pasca kejadian tersebut, Universitas Airlangga menghentikan sementara kegiatan prapendidikan PPDS.

Nurhadi meminta kejadian tersebut menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pengawasan penyedia makanan di rumah sakit maupun institusi pendidikan kesehatan.

Menurutnya, evaluasi harus dilakukan secara sistematis agar kejadian serupa tidak terulang.

“Yang paling penting, jangan mencari siapa yang harus disalahkan terlebih dahulu. Cari fakta, pastikan penyebabnya secara ilmiah, kemudian tegakkan tanggung jawab berdasarkan hasil pemeriksaan,” ujar Nurhadi.

Ia menegaskan, apabila kemudian terbukti makanan menjadi sumber gangguan kesehatan, persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai makanan atau nasi kotak, melainkan menyangkut sistem pengendalian keamanan pangan.

“Kalau benar sumbernya dari makanan, ini bukan sekadar soal nasi kotak. Ini soal bagaimana sebuah institusi kesehatan mengendalikan rantai keamanan pangan dari vendor sampai makanan dikonsumsi. Ratusan orang sakit tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa,” pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)