Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, LANGKAT - Sekretariat KPU Langkat angkat bicara atau membeberkan alasan bantuan transport cuma hanya senilai Rp 50 ribu yang diterima oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) usai menggelar bimbingan teknis (bimtek).
Tak hanya itu, Sekretaris KPU Langkat, Cut Cinta Dewi mengatakan, pelantikan dan bimtek bukan digelar oleh pihaknya.
Cut mengaku jika pelantikan dan bimtek anggota KPPS digelar oleh sekretariat PPS disetiap wilayah.
Baca Juga : Dua Pencuri Uang Rp150 Juta Milik KPU Langkat Ditangkap
"Kegiatan (pelantikan dan bimtek) dilaksanakan di lokasi awal, di aula desa masing-masing dan pelaksanaan kegiatan itu dipegang oleh PPS setempat," ujar Cut, Rabu (31/1/2024).
Lanjut Cut, ia mengakui memang usai mengikuti bimtek, anggota KPPS menerima honor bantuan transport sebesar Rp 50 ribu.
Alasan Rp 50 ribu bantuan transport yang diberikan, karena digelar di masing-masing desa atau kelurahan.
Baca Juga : Mobil Bendahara KPU Langkat Dirampok di Pajak Stabat, Uang Rp 150 Juta Raib
"Kalau Deliserdang, mereka gelar di sebuah tempat yang membutuhkan waktu dan jarak tempuh. Makanya dapat lebih dari Rp 50 ribu," saut Ketua KPU Langkat, Sopian Sitepu di tempat yang sama.
Keputusan pelantikan dan bimtek digelar oleh Sekretariat PPS atas keputusan bersama melalui rapat pleno.
"Semua dikelola oleh Sekretariat PPS (panitia pemungutan suara) untuk seluruhnya (pelantikan dan bimtek KPPS)," sambung Cut.
Baca Juga : Komisi X Dukung Kenaikan Insentif Guru Honorer Rp 400 Ribu
Terkait bantuan transport Rp 50 ribu yang harus menunggu 14 hari, Cut menegaskan, hal tersebut segera terealisasi.
"Hari ini kami distribusikan ke Sekretariat PPK dan PPS untuk dibagikan kepada KPPS," kata Cut.
"Jadi kalau ada yang bilang 14 hari itu, dari kami tidak ada mengatakan itu. Kami berusaha mempercepat (pencairan)," ujar Cut.
Baca Juga : Heboh KPPS di Medan Protes Honornya Dipotong 5 Persen, KPU Sebut Ada Salah Paham
Sebelumnya, anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Langkat mengeluhkan honor uang pengganti transport sebesar Rp 50 ribu tidak langsung cair usai mengikuti bimbingan teknis (bimtek).
Ironisnya, peristiwa ini diduga terjadi terhadap seluruh anggota KPPS di Kabupaten Langkat.
Artinya ribuan anggota KPPS di Langkat yang mengikuti bimtek usai pelantikan, mengeluhkan honor uang pengganti transport yang tidak cair tersebut.
Baca Juga : Bimtek Kades Padangsidimpuan di Hotel Kota Medan, Plt Kadis PMD Iswan Nagabe Lubis Bantah Arahan Pemko
Bahkan mereka juga heran kenapa honor uang pengganti transport ini tidak langsung cair.
Salahsatunya peserta bimtek asal Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat yang menolak identitas tidak disebutkan. Peserta ini mengherankan, honor uang pengganti transport tidak langsung cair.
"Kami di Kecamatan Selesai tidak langsung cair uang pengganti transport. Heran kami, dan makin heran lagi dengan nominalnya," kata sumber, Senin (29/1/2024).
Baca Juga : Guru Pengawas dan Pegiat Literasi di Aceh Timur Ikuti Bimtek Literasi Informasi
Dia kemudian membandingkan dengan daerah tetangga, Kota Binjai. Kata dia, peserta KPPS di Binjai yang mengikuti bimtek langsung menerima honor uang pengganti transport tersebut.
"Bisa pula kami enggak langsung terima uang pengganti transport. Beda sama Binjai yang sudah terima mereka setelah mengikuti bimtek," katanya.
Dia menjelaskan, bimtek yang dilalui anggota KPPS untuk Kecamatan Selesai digelar pada waktu terpisah. Mereka dibagi dalam masing-masing desa yang di Kecamatan Selesai.
Lokasi bimtek digelar di Jambur Serbaguna Desa Tanjung Merahe, Kecamatan Selesai, Langkat. Sumber menambahkan, peserta KPPS sempat menyoal hal tersebut kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) terkait uang pengganti transport yang tidak langsung cair.
Namun, jawaban yang mereka terima tidak memuaskan.
"Bisa pula kami harus nunggu 14 hari setelah kegiatan (bimtek), baru dikasih uang pengganti transport tersebut. Mau heran, tapi beginilah Langkat," serunya. (rsy/nusantaraterkini.co)
