Pengamat Nilai Politis Penugasan Wapres Gibran Berkantor di Papua

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Presiden Prabowo memberikan perintah kepada Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua.

Hal ini dimaksudkan agar Gibran fokus menangani masalah Papua dan. 

Baca Juga: Presiden Prabowo Tugaskan Wapres Gibran Berkantor di Papua, Segera Selesaikan Semua Kompleksitas dan Problematika

Pengamat Politik Dedi Kurnia Syah menilai, perinta Prabowo kepada Gibran menuturkan penugasan secara fungsional itu tidak dibutuhkan. Sebab sudah ada Menteri HAM, termasuk Menteri Dalam Negeri yang mengendalikan persoalan otonomi dan pemerintahan.

"Jika wakil presiden miliki surat kuasa bertugas khusus soal Papua, maka Menteri HAM, termasuk semua urusan yang terkait Papua akan melapor pada Wapres, ini potential membuat Wapres memiliki kekuasaan sendiri," katanya, Selasa (8/7/2025).

Dedi pun melihat ada nuansa politis dalam pemberian tugas khusus kepada Gibran.

"Untuk itu, bisa saja ada nuansa politis, di mana Prabowo menguji sekaligus menunjukkan keberpihakannya pada Gibran di tengah desakan pemakzulan," ujarnya.

"Atas nama tugas khusus itu, bisa saja Prabowo akan mengapresiasi sekaligus menambahkan kekuasaan di pundak Gibran," sambung Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini.

*Bentuk Pembatasan*

Sementara itu, Pengamat Geopolitik dan Intelijen Nasional, Amir Hamzah menyinggung penugasan pejabat ke Papua dalam sejarah Indonesia kerap diartikan sebagai bentuk pembatasan.

“Papua itu wilayah sensitif, rawan konflik, dan secara geopolitik sangat kompleks. Mengirim pejabat tinggi ke sana bisa bermakna dua: memberi mandat besar atau menyingkirkan secara halus. Dalam kasus Gibran, saya melihat ini yang kedua,” tegasnya. 

Amir bahkan menyamakan pola ini dengan strategi lama rezim-rezim sebelumnya, yang cenderung menggeser tokoh-tokoh potensial ke luar Jawa untuk meminimalkan pengaruhnya di pusat kekuasaan. 

“Dalam dunia intelijen politik, ini disebut isolasi fungsional. Masih diberi jabatan, tapi tidak lagi punya akses strategis,” katanya. 

Langkah ini, menurut Amir, juga punya kaitan erat dengan peta politik 2029. 

Banyak kalangan melihat Gibran sebagai calon kuat penerus Prabowo jika tidak ada aral melintang. Namun bila sejak dini ia dikunci di wilayah pinggiran, maka peluang itu bisa terkikis. 

“Peta kekuasaan itu dibentuk dari sekarang. Jika Gibran dijauhkan dari pusat, maka kemungkinan ia untuk jadi ‘kandidat kuat’ di 2029 akan semakin kecil. Dan itu mungkin memang sedang dirancang,” ucap Amir. 

Namun, ia juga mengingatkan bahwa upaya penyingkiran seperti ini justru bisa memperkuat simpati publik terhadap Gibran. 

“Bisa jadi ini bumerang. Rakyat melihat Gibran ‘dikorbankan’, dan itu justru bisa menaikkan citra politiknya. Apalagi kalau Gibran berhasil membuat perubahan nyata di Papua,” kata Amir. 

Baca Juga: Kebutuhan Anggaran 2026: Polri Taksasi Rp 173,4 Triliun, Kejaksaan Usul Rp 27,4 Triliun

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto disebut sedang mempersiapkan penugasan khusus bagi Gibran untuk terjun langsung mengatasi salah satu pekerjaan rumah paling pelik bangsa ini: permasalahan di Tanah Papua.

Rencana ini bukan sekadar penugasan biasa. Gibran digadang-gadang akan dibuatkan kantor di Papua, memaksanya untuk bekerja jauh dari pusat kekuasaan di Jakarta

Informasi mengenai rencana strategis ini pertama kali diungkap secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.

Yusril membeberkan bahwa langkah ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo dan menjadi sebuah pendekatan yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

"Saya kira ini pertama kali presiden akan memberikan penugasan untuk menangani masalah Papua. Bahkan kantor wakil presiden juga akan ada di Papua, supaya wakil presiden itu bekerja dari Papua sembari menangani masalah Papua," kata Yusril.

(cw1/nusantaraterkini.co)