Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto disebut akan memberikan tugas khusus kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menangani langsung berbagai persoalan di Tanah Papua, termasuk mempercepat pembangunan dan menyelesaikan isu-isu hak asasi manusia (HAM) yang kompleks di wilayah tersebut.
Baca Juga: Buka Suara soal OTT, Gubsu Bobby Nasution Menyayangkan dan Hargai KPK, Ini Respons Lengkapnya
Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dalam peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM RI yang ditayangkan melalui kanal YouTube resmi lembaga tersebut, pekan lalu.
“Saya kira ini pertama kali presiden akan memberikan penugasan untuk menangani masalah di Papua. Bahkan kantor wakil presiden juga akan ada di Papua, supaya wapres bekerja dari sana sembari menangani langsung persoalan-persoalan yang ada,” kata Yusril dalam sambutannya, melansir cna.id.
Yusril menekankan bahwa pendekatan pemerintah kali ini bukan hanya sebatas pembangunan fisik, melainkan juga menyentuh aspek penegakan HAM, reformasi tata kelola keamanan, serta penguatan partisipasi publik OA terutama masyarakat adat dan Orang Asli Papua (OAP) dalam arah pembangunan.
Ia menyebut rencana ini merupakan komitmen pemerintah untuk benar-benar mendengarkan aspirasi rakyat Papua yang selama ini berada dalam pusaran konflik sosial dan politik yang berkepanjangan.
Meski demikian, hingga kini belum ada penjelasan resmi dari Istana mengenai detail penunjukan Gibran sebagai figur utama penanganan Papua. Gibran, sejak dilantik sebagai wapres hasil Pilpres 2024, bahkan belum pernah menginjakkan kaki di Papua.
Perlu dicatat bahwa penunjukan wakil presiden untuk urusan Papua bukan hal baru. Pada tahun 2022, Ma’ruf Amin, wapres saat itu, dipercaya memimpin Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) — lembaga yang dirancang untuk memastikan kelanjutan program pembangunan dan pelaksanaan otonomi khusus di Papua.
Sebagai bentuk keseriusan, Ma’ruf bahkan sempat berkantor di Papua selama lima hari pada Oktober 2023. Ia menegaskan bahwa pemerintah tengah berupaya mencari akar masalah yang menghambat kesejahteraan dan stabilitas keamanan di wilayah tersebut.
Baca Juga: Kebutuhan Anggaran 2026: Polri Taksasi Rp 173,4 Triliun, Kejaksaan Usul Rp 27,4 Triliun
Namun di sisi lain, skeptisisme terhadap pendekatan Jakarta tetap kuat. Sebby Sambom, juru bicara TPNPB-OPM (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka), meragukan efektivitas penunjukan Gibran dan menyebutnya "percuma".
“Apa kualifikasinya untuk selesaikan masalah di Papua? Tidak mungkin berhasil,” kata Sebby kepada BBC Indonesia, Selasa (8/7/2025).
Menurutnya, solusi atas masalah keamanan dan politik di Papua tak akan bisa dicapai hanya lewat pendekatan administratif. Ia menegaskan bahwa akar permasalahan hanya bisa diselesaikan melalui negosiasi politik antara pemerintah Indonesia dan perwakilan Papua, termasuk pihak yang selama ini dianggap separatis.
(*/fer/nusantaraterkini.co)
