Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah, KPU Usul Seleksi Penyelenggara Dilakukan Serentak
Semua pihak harus berpikir untuk menjadikan pemilu ke depan menjadi lebih baik, sehingga tidak berbagai persoalan yang terjadi di pemilu sebelumnya..
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengatakan lembaganya siap melaksanakan Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan antara pemilu nasional dan pemilu lokal.
Namun, dia juga meminta agar seleksi penyelenggara pemilu dilakukan secara serentak, sehingga bisa melaksanakan tugas dengan baik.
Baca Juga: MK Telah Bertranformasi Menjadi Lembaga Ketiga Perumus UU
Afif mengatakan, putusan MK harus menjadi titik untuk perbaikan sistem pemilu. Semua pihak harus berpikir untuk menjadikan pemilu ke depan menjadi lebih baik, sehingga tidak berbagai persoalan yang terjadi di pemilu sebelumnya tidak terulang lagi.
“MK sudah memutuskan satu opsi pemilu, yaitu pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Jadi, putusan itu yang harus dijalankan. Putusan ini harus menjadi titik perbaikan pemilu ke depan,” terangnya, Sabtu (5/7/2025).
Memang, kata Afif, ada yang menyatakan bahwa putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal akan berdampak yang sangat luar biasa. Namun, pihaknya menanggapi putusan MK dengan biasa saja. Sebab, KPU sudah berpengalaman menjalankan pemilu yang sangat komplek.
“Menurut kami biasa saja. Kami sudah melakukan pemilu terberat pada 2019 dan 2024. Jadi dampaknya dari putusan MK ini biasa saja. Yang penting ini menjadi titik perbaikan,” ungkap Afif.
Baca Juga: FGD Kebakaran Hutan di Samosir Digelar, Efendy Naibaho: Pemerintah Harus Tanggap Darurat
Namun, lanjut mantan anggota Bawaslu RI itu, untuk melakukan perbaikan pemilu, pihaknya mengusukan agar dilakukan seleksi penyelenggara pemilu secara serentak. Selama ini, seleksi penyelenggara pemilu dilakukan tidak serentak. Bahkan, pemilu kurang sehari, masih ada pergantian penyelenggara pemilu.
“Kita juga usulkan keserentakan seleksi penyelenggaraan pemilu, sehingga pergantian tidak terjadi ketika pemilu mau dilakukan. Sebelumnya, sehari sebelum pemilu dilakukan, masih ada pergantian penyelenggara,” ucapnya.
(cw1/nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
NASIONALAlih Status PPPK Jadi Penuh Waktu Mulai 2027 Harus Diikuti Peningkatan Kesejahteraan
Rozie Winata·36 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALTamsil Linrung Apresiasi Ketegasan Kapolri Usut Penyadapan Ilegal: Tak Ada yang Kebal Hukum
Rozie Winata·55 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALNiat Melerai Pertikaian Orang Tua, Wanita di Palembang Malah Dianiaya
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
PENDIDIKANPascakeputusan MK dan MA, Pemerintah Diminta Evaluasi Aturan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
EKONOMIIHSG Berpeluang Tembus 5.200 Pekan Ini, Simak Sentimen Pasar dan Saham Pilihan Investor
hendra·1 jam yang lalu -
NASIONALPrabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Kasus Penyadapan, Suyudi: Komitmen Jaga Stabilitas Institusi
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
PERISTIWAHelikopter Karhutla Jatuh di Sungai Barito, Rina Sa’adah Tekankan Keselamatan Petugas
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
NASIONALPresiden Prabowo dan 10 Mantan Kapolri Bahas Isu Strategis di Hambalang
Rozie Winata·3 jam yang lalu -
INTERNASIONALHujan Rudal dan Drone Rusia Hantam Kiev: Infrastruktur Energi Lumpuh, Warga Krisis Air dan Listrik
Rozie Winata·4 jam yang lalu -
Semua berita sudah ditampilkan