Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendorong pemerintahan yang baru agar segera mengambil langkah untuk meningkatkan perekonomian RI. Upaya ini dalam rangka mempertahankan keberlanjutan pembangunan nasional.
"Sejumlah faktor pendorong pertumbuhan ekonomi harus konsisten direalisasikan untuk menginisiasi dan mempertahankan stabilitas ekonomi masyarakat demi melanjutkan pembangunan nasional," katanya, Kamis (10/10/2024).
Baca Juga : Defisit APBN Terus Meningkat, Pemerintahan Baru Harus Perbaiki
Menurut Lestari, tantangan yang dihadapi pemerintahan baru tidak mudah. Terlebih melihat kondisi dunia saat ini yang diwarnai sejumlah ketegangan geopolitik, yang berpotensi mempengaruhi kerja sama dagang dan investasi.
Baca Juga : Anggota Parlemen Diminta Pastikan Kinerja Pemerintahan Baru Berjalan Baik dan Cepat
Belum lagi, disrupsi yang terjadi di berbagai sektor seperti transisi energi dan digitalisasi yang menuntut daya adaptasi yang tinggi dari masyarakat.
Lestari menilai pemerintah harus bisa meningkatkan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara konsisten, seperti peningkatan konsumsi masyarakat, investasi dalam negeri, dan belanja pemerintah.
Baca Juga : Kasus Kekerasan Sekolah Melonjak, Regulasi Baru Dinilai Tak Cukup jika Tanpa Eksekusi Nyata
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap pemerintah pusat dan daerah dapat berkolaborasi dengan baik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca Juga : MPR Dorong Penguatan Peran Perempuan dalam Pelestarian Budaya Nasional
Senada, Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Badri Munir Sukoco melihat sektor ekonomi saat ini tengah menghadapi tantangan yang berat. Agar Indonesia mampu terhindar dari middle income trap, menurutnya pemerintah harus dapat mendorong peningkatan investasi, invasion dan inovasi.
Dalam hal ini, Badri menilai pemerintah pusat tidak bisa bergerak sendiri, melainkan pemerintah daerah harus ikut andil agar punya peluang untuk mencapai target Indonesia Emas pada 2045 sebagai negara maju.
Baca Juga : Airlangga Pede Ekonomi Bisa Tembus 5,2 Persen Tahun 2025
"Kepala daerah harus ikut bertanggung jawab dalam menumbuhkan ekonomi daerahnya lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Badri.
Baca Juga : Ekonom Dorong RUU Perekonomian Nasional Buat Kemakmuran Rakyat
Salah satu cara yang bisa dilakukan, yaitu penyaluran dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) hanya bisa diberikan ke daerah dengan syarat pemerintah daerah mengajukan proposal yang jelas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
(cw1/Nusantaraterkini.co)
