Otomatis
Mode Gelap
Mode Terang

Pemerintah Diminta Tak Paksakan Program Iuran Tapera

Editor:  Rozie Winata
Reporter: Luki Setiawan
WhatsApp LogoTemukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Irma Suryani Chaniago. (Foto: istimewa)

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi Nasdem Irma Suryani Chaniago, menyoroti soal kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dinilai sangat memberatkan pekerja.

Terlebih para pekerja juga sudah memiliki tanggungan lain, seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Baca Juga : Irma Suryani: Komisi IX Belum Berikan Persetujuan Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan 2026

“Pekerja sudah terbebani dengan potongan 3 persen gaji untuk dua program itu. Jika ditambah dengan Tapera, potongan gaji mereka jadi 6 persen,” katanya, Selasa (4/6/2024).

Baca Juga : Iuran BPJS Kesehatan Naik Bertahap Mulai 2026, Disesuaikan dengan Daya Beli Masyarakat

Irma menyebutkan, jika niat pemerintah agar rakyat tidak kesulitan memiliki rumah, maka ini adalah kebijakan yang kontra produktif bagi yang sudah memiliki rumah. Begitu juga yang belum memiliki rumah, karena mereka baru bisa memilikinya saat pensiun.

“Untuk yang belum memiliki rumah, mereka juga terbebani biaya sewa rumah selama belum pensiun. Dapat dibayangkan, berapa sisa take home pay yang mereka terima untuk kehidupan sehari-hari,” jelas anggota Komisi IX DPR ini.

Baca Juga : Partai Gelora Beri Masukan ke Prabowo untuk Akhiri Polemik Tapera

Untuk itu, ia menyarankan agar kepesertaan Tapera tidak dipaksakan kepada pekerja. Agar tidak membebani biaya hidup pekerja yang saat ini sudah kesulitan menghadapi tekanan akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok yang terus meningkat.

Baca Juga : Aksi Ratusan Buruh Geruduk DRPD Sumut Tolak Tapera, Menambah Tergerusnya Upah Buruh

“Jika pemerintah memang ingin membantu, sebaiknya perumahan bagi peserta Tapera sudah disiapkan di awal, sehingga yang belum memiliki rumah tidak terbebani dengan biaya sewa rumah selama menjadi peserta Tapera,” pungkasnya.

(cw1/nusantaraterkini.co)

Baca Juga : RUU BUMN Didorong Perkuat Profesionalisme dan Akuntabilitas, Legislator: tak Boleh Ada Intervensi Politik!