Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

Pasal-303-304 KUHP Diminta Tak Digunakan untuk Menindas dan Membatasi Kebebasan Beragama

Firman Soebagyo meminta Pasal 303 dan 304 KUHP tidak disalahgunakan dan tetap menjadi instrumen perlindungan kebebasan beragama.

Bagikan:
Anggota DPR RI Firman Soebagyo menyatakan dalam pasal 303 dan 304 aturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan bentuk perlindungan negara terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan.(foto:istimewa)
Anggota DPR RI Firman Soebagyo menyatakan dalam pasal 303 dan 304 aturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan bentuk perlindungan negara terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan.(foto:istimewa)
A A

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota menyatakan dalam pasal 303 dan 304 aturan Kitab Undang-undang () merupakan bentuk perlindungan negara terhadap dan berkeyakinan.

Menurut Firman, pasal 303 mengatur tentang tindak pidana yang mengganggu atau merintangi ibadah, sedangkan Pasal 304 mengatur tentang penghinaan terhadap orang yang sedang menjalankan atau memimpin ibadah.

Baca Juga : Tinggalkan Warisan Kolonial, DPR Sebut KUHP dan KUHAP Baru sebagai Tonggak Kedaulatan Hukum 

Politikus senior Golkar ini menjelaskan, menurut beberapa ahli, pasal-pasal ini dapat menjadi kesempatan perlindungan bagi kelompok-kelompok minoritas agama jika diimplementasikan dengan baik. Namun, ada juga kekhawatiran bahwa pasal-pasal ini dapat menjadi "" yang rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak intoleran.

"Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa implementasi pasal-pasal ini tidak digunakan sebagai alat untuk menindas atau membatasi kebebasan beragama, melainkan sebagai upaya untuk melindungi dan menjamin hak-hak beragama masyarakat," kata Firman kepada wartawan, Minggu (4/1/2026).

Legislator dapil Jateng III ini juga menegaskan, dalam membuat aturan turunan harus selaras dan sejalan dengan pasal-pasal yang dalam UU KUHP yang baru ini

Apalagi peraturan turunan seperti PP, peraturan menteri (Permen), dan instruksi harus sejalan dengan Pasal 303 dan 304 untuk memastikan implementasi yang konsisten dan konsekuen.
Karena menurut Firman, ini penting untuk menghindari tafsiran yang berbeda-beda dan memastikan bahwa perlindungan kebebasan beragama benar-benar terlaksana.

Baca Juga : KUHP dan KUHAP Baru Resmi Berlaku Mulai Hari Ini
"Dengan demikian, diharapkan bahwa peraturan turunan dapat memperkuat implementasi Pasal 303 dan 304, serta memberikan pedoman yang jelas bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam melindungi kebebasan beragama," tegas anggota RI ini.

(Cw1/Nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait

Berita Terbaru