Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co | Jakarta – Menyikapi perkembangan situasi politik dan aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah, Ketua Umum Partai Masyumi, Dr. Ahmad Yani, S.H., M.H., mendesak Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto untuk segera mengambil langkah-langkah tegas dan progresif dalam mengatasi keadaan.
Baca Juga : Begini Kronologi Pembakaran Gedung DPRD Makassar yang Sebabkan Tiga ASN Tewas Usai Lompat dari Lantai Empat
Menurut Ahmad Yani, aksi-aksi demonstrasi saat ini tidak lagi murni memperjuangkan tuntutan, tetapi sudah mengarah pada kerusuhan dan penjarahan. Kondisi ini dinilai berpotensi mengarah pada eskalasi yang semakin besar, khususnya menjelang September 2025.
Baca Juga : Driver Ojol Affan Dilindas Mobil Brimob, Komisi III: Harus Diproses dengan Tegas Tak Boleh Ada Impunitas
“Presiden perlu melihat kondisi ini secara strategis dan politis, bukan hanya dengan kacamata taktis. Gerakan massa saat ini tidak bisa dianggap normal. Jika tidak segera diatasi, gelombang massa bisa meluas dan membahayakan stabilitas negara,” tegas Ahmad Yani.
Baca Juga : Demo di Makassar Ricuh: Gedung DPRD Dibakar, 3 ASN Tewas, Belasan Luka-Luka
Ia menekankan bahwa Presiden memiliki kewenangan konstitusional berdasarkan Pasal 10 UUD 1945, yang menyatakan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Dengan dasar ini, Presiden dinilai harus mengambil alih langsung komando pengamanan dan ketertiban, tanpa mendelegasikan sepenuhnya kepada Kapolri dan Panglima TNI.
Baca Juga : Brutalitas Aparat kepada Rakyat dalam Demonstrasi Jadi Kado Pahit HUT DPR ke-80
Partai Masyumi juga mendesak agar Presiden segera mengambil keputusan strategis terkait tuntutan pencopotan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mengingat ketidakpuasan publik terhadap kinerja Polri yang dinilai semakin meluas.
Baca Juga : Brutalitas Aparat kepada Rakyat dalam Demonstrasi Jadi Kado Pahit HUT DPR ke-80
“Langkah politik dan konstitusional perlu segera diambil. Presiden juga perlu mempertimbangkan penggunaan Pasal 12 UUD 1945 untuk menyatakan keadaan bahaya apabila kondisi semakin memburuk, sehingga tindakan penyelamatan bangsa bisa dilakukan dengan payung hukum yang jelas,” tambah Ahmad Yani.
Sebagai solusi jangka panjang, Partai Masyumi mengusulkan pembentukan Front Keamanan Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden. Front ini diharapkan beranggotakan tokoh masyarakat, kalangan militer, dan elite politik yang memiliki integritas serta mampu memberikan arah kebijakan yang adil dan diterima semua pihak.
“Bangsa ini tidak boleh terjebak dalam situasi chaos. Presiden harus hadir di garda terdepan untuk mengembalikan stabilitas dan keamanan nasional,” tutup Ahmad Yani. (Komar)
