Minimalisir Antrean SPBU, Pemerintah Didesak Bangun Sistem Peringatan Dini Stok BBM

Nusantaraterkini.co, ​JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR, Sartono Hutomo mendesak pemerintah mengubah cara menangani kelangkaan bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya bergerak setelah antrean panjang terjadi di SPBU, tetapi harus membangun sistem early warning atau peringatan dini stok BBM nasional.

“Mengubah pendekatan dari memadamkan antrean menjadi sistem early warning BBM nasional. Pemerintah tidak boleh menunggu antrean mengular baru menambah pasokan,” kata Sartono, Selasa (15/9/2026).

Sartono mengatakan, sistem peringatan dini harus dibangun melalui integrasi berbagai data, mulai dari penjualan SPBU, stok terminal atau depot, pergerakan mobil tangki, kuota subsidi, transaksi QR Code hingga pola konsumsi kendaraan.

Dengan integrasi tersebut, pemerintah dinilai dapat mendeteksi lonjakan permintaan lebih awal dan melakukan realokasi pasokan sebelum terjadi kelangkaan.

“Ketika konsumsi suatu wilayah meningkat dengan konsisten, pemerintah harus sudah bisa melakukan automatic reallocation pasokan sebelum terjadi kelangkaan,” ujarnya.

Sartono menilai penanganan kelangkaan BBM tidak cukup hanya dengan memperbanyak kebijakan pembatasan kendaraan seperti ganjil-genap. Pemerintah perlu membangun sistem distribusi BBM subsidi yang lebih adaptif dan berbasis data.

Ia mendorong formula alokasi subsidi disesuaikan dengan kebutuhan riil masing-masing wilayah. Menurutnya, kebutuhan energi dapat berubah cepat akibat aktivitas logistik, pertumbuhan ekonomi, maupun perubahan harga BBM nonsubsidi.

“Benahi formula alokasi subsidi menjadi berbasis kebutuhan riil wilayah. Kasus Makassar menunjukkan bahwa kebutuhan energi dapat berubah cepat karena aktivitas logistik, ekonomi, maupun perubahan harga BBM nonsubsidi,” jelasnya.

Alokasi Pertalite dan Solar subsidi, lanjut Sartono, juga perlu dibuat lebih dinamis dengan mempertimbangkan variabel yang memengaruhi kebutuhan, harga, serta ketersediaan stok di masing-masing wilayah.

QR Code Jangan Sekadar Alat Transaksi

Sartono juga meminta digitalisasi QR Code BBM subsidi ditingkatkan. Menurutnya, sistem tersebut seharusnya tidak hanya digunakan sebagai alat transaksi, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan konsumsi BBM bersubsidi.

Data jenis kendaraan, NIK, frekuensi pengisian, volume pembelian, hingga pola transaksi perlu dianalisis untuk mendeteksi penggunaan BBM subsidi yang tidak wajar.

“Angka 6.023 kendaraan yang telah diblokir menunjukkan bahwa persoalan misuse memang nyata,” tegasnya.

Menurut Sartono, subsidi ke depan harus semakin diarahkan kepada masyarakat dan sektor yang benar-benar berhak. Dengan begitu, potensi kebocoran dan konsumsi berlebihan dapat ditekan.

Selain persoalan pasokan, Sartono menilai kapasitas pelayanan SPBU harus menjadi bagian dari strategi ketahanan energi nasional.

“Persoalan antrean bukan hanya persoalan stok BBM, tetapi juga seberapa cepat BBM dapat dilayani kepada konsumen,” katanya.

Ia mencontohkan kondisi di Makassar yang juga menghadapi persoalan operasional berupa keterbatasan operator SPBU.

Karena itu, Sartono meminta pemerintah bersama Pertamina menetapkan minimum service capacity atau standar minimum kapasitas pelayanan bagi SPBU, terutama di wilayah dengan tingkat kepadatan dan permintaan BBM yang tinggi.

“Ini penting agar persoalan antrean tidak terus berulang dan penanganan kelangkaan BBM dapat dilakukan secara lebih cepat, terukur, dan berbasis data,” pungkas Sartono.

(LS/Nusantaraterkini.co)