PENAMANDIRI Desak Evaluasi Total Distribusi BBM Pertamina Patra Niaga ​

Nusantaraterkini.co,MEDAN – Wakil Ketua Perkumpulan Pendopo Nusantara Mandiri (PENAMANDIRI), Zakaria Rambe, mendesak pemerintah dan PT Pertamina Patra Niaga segera mengevaluasi total sistem distribusi bahan bakar minyak (BBM). Desakan tersebut disampaikan menyusul kelangkaan pasokan BBM yang memicu antrean panjang pada ratusan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

​Menurut Zakaria, masyarakat tidak semestinya dibebani oleh persoalan internal yang terjadi antara Pertamina Patra Niaga dengan perusahaan mitra pengangkut BBM. Terlebih, kelancaran distribusi merupakan tanggung jawab mutlak Pertamina sebagai badan usaha yang mendapat mandat dari negara untuk menyediakan energi bagi masyarakat luas.

​"Masyarakat tidak mau tahu apa penyebabnya, apakah karena sopir, perusahaan angkutan, atau persoalan internal lainnya. Yang diketahui masyarakat, Pertamina adalah pihak yang bertanggung jawab memastikan distribusi BBM berjalan lancar," ujar Zakaria di Kantor Pusat PENAMANDIRI, Jalan Setia Budi Medan, Kamis (16/7/2026).

​Pria yang akrab disapa Bang Zack ini menilai gangguan distribusi yang terjadi saat ini menunjukkan lemahnya manajemen dalam memilih serta mengawasi kinerja perusahaan mitra pengangkut BBM. Ia menegaskan, jika mitra distribusi terbukti tidak mampu menjalankan tugas secara optimal, Pertamina Patra Niaga wajib melakukan evaluasi menyeluruh tanpa penundaan.

​"Kalau memang persoalannya ada pada perusahaan angkutan atau pengemudi, itu tetap menjadi bagian dari tanggung jawab manajemen Pertamina Patra Niaga. Artinya, perlu ada evaluasi terhadap sistem kemitraan agar kejadian serupa tidak terulang," tegasnya.

​Sebagai perusahaan energi milik negara yang telah beroperasi selama hampir satu abad, Pertamina seharusnya memiliki sistem manajemen risiko yang matang serta jaringan distribusi tangguh untuk mengantisipasi segala bentuk gangguan operasional di lapangan.

​"Pertamina merupakan BUMN besar dengan pengalaman yang panjang. Seharusnya perusahaan mampu memastikan mitra kerja yang dipilih memiliki kapasitas untuk menjaga kelancaran distribusi BBM," katanya.

​Zakaria menambahkan bahwa persoalan kelangkaan BBM ini tidak dapat dipandang sebagai masalah administratif pemerintahan atau tanggung jawab instansi lain, melainkan murni persoalan tata kelola bisnis dan manajemen distribusi energi.

​"Ini bukan persoalan pemerintah daerah ataupun aparat. Ini murni persoalan bisnis dan manajemen distribusi. Karena itu, Pertamina Patra Niaga harus bertanggung jawab memperbaiki sistem distribusinya," tutur Zakaria.

​Dampak dari macetnya pasokan ini telah dirasakan langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Antrean kendaraan yang mengular di berbagai SPBU menyebabkan perputaran roda ekonomi terganggu, moda transportasi terhambat, hingga membuang waktu produktif warga secara percuma.

​"Anak-anak terlambat ke sekolah, angkutan umum terganggu, aktivitas masyarakat ikut terhambat. Dampaknya sangat luas karena BBM menyangkut kebutuhan masyarakat banyak," katanya.

​Atas kondisi krusial tersebut, PENAMANDIRI mendesak Pertamina Patra Niaga untuk melakukan audit kinerja distribusi secara menyeluruh, termasuk meninjau ulang kontrak perusahaan mitra pengangkut BBM agar pelayanan publik tidak kembali dikorbankan.

​"Ke depan, Pertamina harus memastikan seluruh rantai distribusi berjalan baik dengan didukung mitra yang profesional sehingga pasokan BBM kepada masyarakat tetap terjaga. Sebab, kelancaran pasokan BBM ini menyangkut hajat hidup orang banyak," pungkasnya.

​Krisis pasokan ini sebelumnya juga dikonfirmasi oleh aparat penegak hukum. Kepolisian Daerah (Polda) Sumut mengungkap sebanyak 325 SPBU di wilayah hukumnya mengalami kelangkaan pasokan BBM secara masif. Untuk mengamankan situasi dan menjaga kelancaran distribusi, sebanyak 786 personel Polri dikerahkan ke lapangan.

​Kepala Biro Operasi Polda Sumut, Kombes Dwi Tunggal Jaladri, menyatakan pihaknya telah bergerak cepat melakukan koordinasi dengan Pertamina Regional Sumbagut dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumut guna mengatasi kelangkaan di ratusan SPBU tersebut.

​"Rekan-rekan semua, hasil pantauan kami selama tiga hari terakhir, terdapat 325 SPBU yang mengalami kelangkaan BBM," kata Jaladri.

(Akb/Nusantaraterkini.co)