Mendagri Tito Karnavian: Posko Terpadu Jadi Sumber Utama Informasi Pascabencana Sumatera

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera menegaskan pentingnya satu pintu informasi resmi pemerintah melalui posko terpadu yang telah disiapkan.

Tito menjelaskan, seluruh kementerian dan lembaga (K/L) yang berada di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan berkantor di gedung posko tersebut.

Setiap K/L wajib melaporkan pekerjaan dan progres yang telah dilakukan pada hari sebelumnya untuk dihimpun dan disampaikan di posko.

“Setelah laporan dikumpulkan, akan dilakukan debriefing kepada media setiap hari sekitar pukul 10.00 sampai 11.00. Ini akan menjadi sumber informasi utama pemerintah secara harian,” ujarnya, Sabtu (10/1/2026).

Baca Juga : Pertamina Pastikan Distribusi Energi dan Bantuan Kemanusiaan di Wilayah Terdampak Bencana Terus Berjalan

Menurutnya, mekanisme ini penting agar informasi yang diterima publik bersifat resmi, utuh, dan terkoordinasi. Ia menilai, tanpa penyampaian informasi yang aktif dan transparan dari pemerintah, media berpotensi mencari informasi sendiri yang justru dapat memunculkan pemberitaan negatif.

Selain briefing harian di posko, pemerintah juga akan menggelar briefing rutin di kantor Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan tersebut akan didukung oleh juru bicara yang disiapkan secara khusus untuk menyampaikan informasi kepada publik.

Tito juga mengungkapkan rencana pelaksanaan weekly briefing di tingkat menteri. Briefing mingguan ini akan dipimpin secara bergilir oleh menteri yang dinilai memiliki progres pekerjaan signifikan pada minggu tersebut. Dalam forum ini, masing-masing K/L akan menyampaikan capaian, progres, serta rencana tindak lanjut kepada publik.

“Kementerian atau lembaga yang tidak memiliki progres signifikan pada minggu itu, saya mohon maaf, mungkin bisa tidak tampil. Silakan fokus bekerja,” kata Tito.

Terkait wilayah terdampak, Tito menegaskan bahwa Aceh menjadi fokus utama penanganan di Sumatera, tanpa mengesampingkan Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Menurutnya, dampak bencana di Aceh memiliki tingkat signifikansi yang lebih besar sehingga membutuhkan perhatian khusus.

Baca Juga : Ketua Satgas Tito Karnavian Petakan Pemulihan Pascabencana di Aceh, Sumut dan Sumbar

Sebanyak 14 kementerian dan lembaga akan dilibatkan secara langsung. Sebagian pejabat akan menetap di Aceh secara bergiliran, dengan sistem penugasan sekitar satu minggu per orang. Selama berada di Aceh, mereka diwajibkan melaporkan kemajuan kerja lembaganya serta melakukan pengecekan langsung ke lapangan.

“Di Aceh juga akan dibentuk media center tersendiri yang secara khusus menyampaikan perkembangan dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi setiap hari kepada publik,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah akan menunjuk pejabat senior, baik dari kementerian/lembaga maupun yang berkoordinasi dengan DPR, untuk menyampaikan laporan mingguan khusus mengenai Aceh. Laporan tersebut akan memuat progres yang telah dicapai serta rencana pekerjaan ke depan, dengan fokus pada data dan kondisi Aceh.

Sementara itu, informasi terkait Sumatera Utara dan wilayah lainnya tetap akan disampaikan melalui pusat di Jakarta, termasuk perkembangan di Aceh secara nasional.

(cw1/nusantaraterkini.co)