Kemendagri Terbitkan Edaran Khusus, Menhut Minta Pemda di Sumsel Segera Eksekusi Dana Bantuan Karhutla

Nusantaraterkini.co, PALEMBANG - Kementerian Dalam Negeri menerbitkan surat edaran serta petunjuk teknis khusus guna mempercepat eksekusi penggunaan Bantuan Presiden (Banpres) penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Sumatera Selatan.

Langkah tersebut diambil agar alokasi dana bantuan darurat bernilai puluhan miliar rupiah tersebut dapat segera dicairkan oleh pemerintah daerah tanpa terhambat kendala birokrasi.

“Bantuan Presiden ini kemudian diikuti oleh surat edaran dari Pak Mendagri, juknis tentang bagaimana teknis penyalurannya, pengelolaannya, tidak dibuat ribet dengan berbagai macam halangan birokratis, namun tetap akuntabel dan transparan,” ujar Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Palembang, Selasa (15/9/2026).

Raja Juli katanya jika dukungan anggaran penanggulangan karhutla tersebut disalurkan langsung atas instruksi Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk perhatian khusus terhadap kondisi wilayah Sumatera Selatan.

Alokasi dana Bantuan Presiden yang disiapkan mencakup Rp30 miliar untuk Pemerintah Provinsi Sumsel, masing-masing Rp20 miliar untuk Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin, serta Rp15 miliar untuk Kabupaten Banyuasin.

“Pak Presiden minggu lalu mengeluarkan Banpres terbesar, Rp30 miliar kepada provinsi, dan Rp20 miliar terhadap Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin, serta Rp15 miliar untuk Banyuasin,” katanya.

Menteri Kehutanan meminta jajaran pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten penerima bantuan untuk segera mengoptimalkan penggunaan dana tersebut bersama jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Pemerintah daerah diharapkan mengarahkan alokasi anggaran guna memperkuat operasional pencegahan, penanganan dampak kesehatan, hingga mitigasi risiko bencana di lapangan.

“Saya akan bekerja sama dengan Pemprov dan Pemkab, dan nanti akan kita bekerja sama dengan BPBD untuk penyelenggaraan semuanya,” ucapnya.

Kendati proses penyaluran disederhanakan, Raja Juli Antoni menegaskan bahwa seluruh penggunaan anggaran negara tersebut wajib dipertanggungjawabkan secara ketat sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Sehingga nanti bisa segera mungkin dicairkan untuk menanggulangi atau mencegah dampak, termasuk dari sisi kesehatan dan sebagainya. Tapi sekali lagi harus dipertanggungjawabkan secara baik, secara undang-undang, transparan kepada negara dan masyarakat,” pungkasnya.

(Tia/Nusantaraterkini.co)