MBG Tetap Berjalan Saat Libur Sekolah, Pengamat: Uang Pajak Masyarakat Tak Digunakan dengan Baik

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi polemik. Badan Gizi Nasional (MBG) menegaskan, program ini tetap berjalan selama masa libur sekolah hingga Januari 2026.

Libur sekolah akhir tahun bervariasi, namun umumnya aktivitas belajar mengajar berhenti mulai 22 Desember 2025 sampai 3 Januari 2026. Di masa libur ini, pemerintah menegaskan pendistribusian MBG tetap berjalan.

Namun, pemberian MBG selama libur sekolah memantik kontroversi. Apalagi ini dilakukan di tengah bencana ekologis di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Publik mendesak pemerintah agar mengalihkan anggaran MBG, setidaknya selama libur sekolah, untuk menangani korban banjir di Sumatera.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menuturkan uang pajak masyarakat tidak digunakan dengan baik dan benar ketika program MBG yang masih berjalan selama libur sekolah.

Sejak pertama kali diluncurkan pada Januari lalu, program MBG kerap memantik diskusi panas di kalangan masyarakat. Mulai dari anggaran yang sangat besar, hingga banyaknya kasus dugaan keracunan makanan MBG ketika program tersebut berjalan.

Menurut catatan Huda, ada 17.555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah berjalan hingga Desember 2025. Dengan masing-masing SPPG menyediakan 3.000 porsi tiap hari, maka ada 526,65 juta porsi yang disediakan selama liburan.

“Dengan harga rata-rata Rp15.000 per porsi, ada Rp7,9 triliun uang rakyat yang digunakan,” ucap Huda, Kamis (25/12/2025).

Menurut Huda, akan lebih bijak jika pemerintah menunda program MBG dan mengalihkannya kepada masyarakat di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara yang tengah kesusahan.

Hingga saat ini, pemerintah berkukuh tidak menetapkan bencana ekologis di Sumatera sebagai bencana nasional. Padahal menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) korban meninggal dunia mencapai 1.000 lebih. Bencana ini juga mengakibatkan ribuan warga mengungsi karena banjir bandang dan longsor menyebabkan ribuan tempat tinggal rusak parah.

Melihat sikap pemerintah yang dinilai bergeming dengan bencana tersebut, Huda menduga ada “sesuatu di luar akal sehat pemerintah yang bermain”. Dugaan tersebut mengarah pada adanya pihak tertentu yang enggan kehilangan keuntungan finansial jika program ini dihentikan sementara.

Huda mencatat potensi laba per dapur mencapai 13,33 persen (sekitar Rp2.000 dari Rp15.000). Dengan demikian, akan ada Rp1 triliun masuk ke kantong pengusaha SPPG.

“Tahu siapa yang punya SPPG? Ya, kroni pemerintah,” tegasnya. 

(cw1/nusantaraterkini.co).