KPK Belum Temukan Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Proyek Jalan Sumut

nusantaraterkini.co, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan hingga saat ini belum menemukan indikasi keterlibatan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di wilayah Sumut.

“Hingga saat ini belum,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dikutip Selasa (18/11/2025).

Budi menjelaskan, fokus penyidik saat ini masih tertuju pada para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, baik penerima maupun pemberi suap. Seluruh pihak yang dianggap mengetahui perkara ini juga telah dimintai keterangan selama proses penyidikan.

“Penyidikan sudah dinyatakan lengkap oleh JPU. Tahap dua, termasuk tersangka dan barang bukti, sudah dilimpahkan dan kini perkaranya berjalan di Pengadilan Negeri,” jelasnya.

Rangkaian OTT dan Proyek Bernilai Ratusan Miliar

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK di Mandailing Natal, Sumatera Utara, pada Kamis (26/6). OTT tersebut terkait dua proyek berbeda, yaitu:

1. Proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumut.

2. Proyek di Satker PJN Wilayah 1 Sumatera Utara.

Total nilai kedua proyek itu mencapai Rp 231,8 miliar.

KPK kemudian menetapkan lima tersangka, terdiri atas tiga penerima suap dan dua pemberi suap.

Tersangka penerima suap:

1. Topan Obaja Putra Ginting – Kadis PUPR Sumut

2. Rasuli Efendi Siregar – Kepala UPTD Gunung Tua

3. Heliyanto – PPK Satker PJN Wilayah 1 Sumut

Tersangka pemberi suap:

1. M. Akhirun Efendi Siregar – Dirut PT DNG

2. M. Rayhan Dulasmi Pilang – Direktur PT RN

Para tersangka dari pihak swasta diduga menyuap Topan, Rasuli, dan Heliyanto demi memenangkan tender proyek jalan, termasuk melalui rekayasa sistem e-katalog.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan enam orang serta uang tunai Rp 231 juta, bagian dari total suap yang diduga mencapai Rp 2 miliar.

Kedekatan Topan dengan Bobby Nasution

Topan disebut-sebut sebagai sosok yang dekat dengan Bobby Nasution. Ia sebelumnya merupakan ASN di Pemerintah Kota Medan ketika Bobby menjabat sebagai wali kota. Saat Bobby menjadi Gubernur Sumut, Topan diangkat menjadi Kepala Dinas PUPR.

“Banyak yang saya bawa dari Pemko Medan. Ada Pak Sulaiman, Pak Inspektur, beberapa dari Medan,” ujar Bobby pada 30 Juni 2025 lalu.

Bobby menegaskan dirinya selalu mengingatkan jajarannya agar tidak terlibat tindakan yang merugikan masyarakat. Ia juga menyatakan siap hadir apabila dipanggil KPK untuk memberikan keterangan.

Jeratan Hukum untuk Para Tersangka

Tiga tersangka penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a, 12 huruf b, Pasal 11, atau Pasal 12B Undang-Undang Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, para pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Seluruh tersangka kini telah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Medan.

(Dra/nusantaraterkini.co)