Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR Habib Syarief Muhammad berharap ada evaluasi berkala agar tujuan pembangunan sekolah rakyat anak kurang mampu tepat sasaran secara akademik maupun sosial terkait dengan rencana Presiden Prabowo Subianto menargetkan penambahan 100 titik sekolah rakyat per tahun.
“Kami tentu mendukung rencana Presiden Prabowo untuk memperluas sasaran sekolah rakyat terutama di daerah terluar, tertinggal dan terdepan (3T) kendati demikian penting terus dilakukan evaluasi baik secara akademik maupun sosial apakah sekolah rakyat ini benar-benar tepat sasaran,” ujarnya, Jumat (12/9/2025).
Secara faktual, dijelaskan Habib Syarief, keberadaan sekolah rakyat memang menjadi kebutuhan bagi anak-anak dari golongan tak mampu. Apalagi bagi anak-anak yang tinggal di wilayah 3T.
Baca Juga : Disambut Hangat Siswa Sekolah Rakyat Jaksel, Prabowo: Alhamdulillah Anak-anak Bisa Sekolah
“Kebijakan Presiden untuk membangun 500 Sekolah Rakyat di kawasan 3T harus mendapat dukungan penuh. Kawasan 3T harus dipastikan mendapatkan akses pendidikan, termasuk keberadaan Sekolah Rakyat,” katanya.
Habib Syarief mengungkapkan saat ini telah berdiri 100 sekolah rakyat. Bahkan pada akhir tahun ini akan ada penambahan 65 titik sekolah rakyat sehingga total menjadi 165 sekolah rakyat.
“Ratusan sekolah rakyat ini bisa menjadi bahan evaluasi baik terkait penyelenggaraan maupun menilai capaian peserta didik,” tuturnya.
Hasil evaluasi tersebut, kata Habib bisa menjadi dasar perbaikan pembangunan sekolah rakyat di titik selanjutnya. Menurutnya hasil evaluasi ini penting untuk memastikan efektivitas pembangunan sekolah rakyat di wilayah 3T.
Baca Juga : Abdul Fikri Faqih Dukung Gagasan Sekolah Rakyat Prabowo untuk Atasi Kemiskinan dan Tingkatkan SDM
“Kita tentu mendukung cita-cita mulia Presiden untuk memastikan akses pendidikan bisa dinikmati setiap anak bangsa, hanya saja asa kehati-hatian tetap harus kita kedepankan agar implementasi sekolah rakyat di lapangan memang sesuai dengan harapan pak Presiden,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh pihak untuk berkomitmen memastikan tidak ada celah bagi oknum yang bisa memanfaatkan situasi dan menghambat target pembangunan sekolah. Pengawasan harus meliputi ketersediaan bangunan, fasilitas, kurikulum, tenaga pendidik, serta kebutuhan dasar siswa.
“Saya berharap ada evaluasi secara berkala dan terukur minimal setiap tiga bulan. Ini penting agar setiap kendala, seperti kekurangan fasilitas, model pembelajaran, ataupun kesiapan gedung, dapat diidentifikasi dan diatasi secara cepat,” tandas legislator dapil Jabar ini.
(cw1/Nusantaraterkini.co)
