Ketua dan Sekretariat KPU Langkat Bungkam, Soal Nominal Honor KPPS yang Hanya Rp 50 Ribu

Nusantaraterkini.co, LANGKAT - Ketua KPU Langkat, Sopian Sitepu sampai saat ini bungkam usai beredar viralnya video Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Langkat.

Pasalnya KPPS se-Kabupaten Langkat mengeluh karena honor uang pengganti transport sebesar Rp 50 ribu tidak langsung cair usai mengikuti bimbingan teknis (bimtek). Bahkan uang itu dikabarkan akan cair setelah 14 hari kegiatan bimtek itu selesai dilaksanakan.

Namun pada hari ini, Selasa (30/1/2024), Kepala Sekretariat KPU Langkat, Cut Cinta Dewi pun angkat bicara soal pencairan uang honor tersebut.

"Kami sudah urus ke KPPN, tinggal proses pencairan. Insyaallah besok bisa diserahkan ke KPPS transportasi pelantikan dan bimtek kita bayarkan. Terimakasih ya sudah koordinasi," ujar Cut.

Disinggung soal nominal yang diterima KPPS di Langkat yang hanya berjumlah Rp 50 ribu, Cut pun tak banyak berkomentar.

"Sebentar ya," ujar Cut.

Namun hingga berita ini diterbitkan, Cut Cinta Dewi tidak bisa menjawab mengapa nominal yang diterima KPPS hanya berjumlah Rp 50 ribu.

Dibandingan dengan kota tetangga yaitu Kota Binjai, peserta KPPS mendapat honor uang pengganti transport sebesar Rp 220 ribu. Tak hanya itu, uang itu diserahkan langsung usai bimtek selesai dilaksanakan.

Informasi yang diperoleh wartawan, honor yang diterima KPPS di Langkat, jumlahnya diduga tidak jauh berbeda dengan Kota Binjai.

Timbul dugaan ditengah-tengah masyarakat, jika honor KPPS diduga dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Diketahui jumlah KPPS se-Kabupaten Langkat berjumlah 21.889 orang.

Dikabarkan sebelumnya, anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Langkat mengeluhkan honor uang pengganti transport sebesar Rp 50 ribu tidak langsung cair usai mengikuti bimbingan teknis (bimtek).

Ironisnya, peristiwa ini diduga terjadi terhadap seluruh anggota KPPS di Kabupaten Langkat.

Artinya ribuan anggota KPPS di Langkat yang mengikuti bimtek usai pelantikan, mengeluhkan honor uang pengganti transport yang tidak cair tersebut.

Bahkan mereka juga heran kenapa honor uang pengganti transport ini tidak langsung cair.

Salahsatunya peserta bimtek asal Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat yang menolak identitas tidak disebutkan. Peserta ini mengherankan, honor uang pengganti transport tidak langsung cair.

"Kami di Kecamatan Selesai tidak langsung cair uang pengganti transport. Heran kami, dan makin heran lagi dengan nominalnya," kata sumber, Senin (29/1/2024).

Dia kemudian membandingkan dengan daerah tetangga, Kota Binjai. Kata dia, peserta KPPS di Binjai yang mengikuti bimtek langsung menerima honor uang pengganti transport tersebut.

"Bisa pula kami enggak langsung terima uang pengganti transport. Beda sama Binjai yang sudah terima mereka setelah mengikuti bimtek," katanya.

Dia menjelaskan, bimtek yang dilalui anggota KPPS untuk Kecamatan Selesai digelar pada waktu terpisah. Mereka dibagi dalam masing-masing desa yang di Kecamatan Selesai.

Lokasi bimtek digelar di Jambur Serbaguna Desa Tanjung Merahe, Kecamatan Selesai, Langkat. Sumber menambahkan, peserta KPPS sempat menyoal hal tersebut kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) terkait uang pengganti transport yang tidak langsung cair.

Namun, jawaban yang mereka terima tidak memuaskan.

"Bisa pula kami harus nunggu 14 hari setelah kegiatan (bimtek), baru dikasih uang pengganti transport tersebut. Mau heran, tapi beginilah Langkat," serunya. (rsy/nusantaraterkini.co)