Kerusuhan Meluas, Pengamat Nilai Respon Prabowo Bisa Memantik Kemarahan Publik

nusantaraterkini.co, MEDAN – Gelombang unjuk rasa yang berujung ricuh terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Hingga kini tercatat sembilan orang meninggal dunia akibat kerusuhan. Aparat kepolisian merespons dengan tindakan represif, sementara Presiden Prabowo Subianto menyebut adanya dugaan makar hingga terorisme di balik aksi tersebut.

“Kepada pihak Kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk ambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, dan sentra-sentra ekonomi, sesuai hukum yang berlaku,” kata Prabowo, Minggu (31/8/2025). Sehari setelahnya, Senin, 1 September 2025, Prabowo juga meminta Kapolri untuk memberikan kenaikan pangkat bagi anggota polisi yang terluka dalam kerusuhan.

Namun, pengamat tata negara dari Universitas Sumatera Utara, Dadang Darmawan Pasaribu, menilai pernyataan Prabowo belum menyentuh akar masalah dan justru berpotensi memperburuk keadaan.

“Tuduhan pemerintah terhadap aktor atau dalang peristiwa kemarin itu bisa memantik antipati masyarakat terhadap respon pemerintah,” ujar Dadang saat dihubungi lewat sambungan telepon, Selasa (2/9/2025).

Menurut Dadang, penyebab utama kemarahan publik bukan sekadar kerusuhan, melainkan akumulasi kekecewaan atas kondisi ekonomi yang memburuk. Ia menilai langkah pemerintah sejauh ini masih bersifat politis, bukan taktis.

“Seharusnya Prabowo meminta pimpinan partai memecat atau melakukan PAW terhadap anggota DPR yang memicu kemarahan masyarakat dengan pernyataan kontroversial. Kebijakan penonaktifan itu hanya akal-akalan,” kata Dadang.

Ia juga mendorong Prabowo untuk merombak kabinetnya dengan memecat para menteri yang dianggap berkinerja buruk, termasuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Kapolri ini kan bagi masyarakat tugasnya sudah selesai di masa Jokowi. Kalau diganti, itu bisa menjadi obat penenang,” ujarnya.

Dadang menyebut kondisi saat ini memiliki kesamaan dengan krisis 1998, ketika perekonomian Indonesia terpuruk. Bedanya, gerakan massa kini tidak hanya berasal dari mahasiswa, tetapi juga meluas ke kalangan ojek online hingga pelajar.

“Gerakan ini tidak terstruktur, tidak terorganisir, dan sulit dihadapi aparat. Apalagi di era digital, konsolidasi bisa terjadi lintas ruang,” katanya.

Ia menilai pemerintah harus segera mengeluarkan kebijakan konkret yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat, seperti penciptaan lapangan kerja, pendidikan dan kesehatan murah, serta pengurangan fasilitas mewah pejabat.

“Kalau tidak ada solusi, potensi gerakan ini bisa lebih besar dari 1998,” ujar Dadang.

(Cw7/Nusantaraterkini.co)