Mahasiswa USU Desak Transparansi Tender LPJU Dishub Medan, Soroti 3 Paket Pengadaan Bernilai Rp12,31 Miliar

Nusantaraterkini.co, MEDAN – Ratusan mahasiswa yang terhimpun dalam Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (DPM USU) menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan pada Senin (19/10/2026) sore.  

Aksi yang berlangsung mulai pukul 15.00 WIB ini bertujuan untuk meminta kejelasan serta klarifikasi resmi terkait dugaan kejanggalan dalam proses lelang sejumlah paket pengadaan barang dan jasa pada Dinas Perhubungan Kota Medan Tahun Anggaran 2026.  

Dalam surat permohonan aksinya, DPM USU menyoroti tiga paket pengadaan utama, yakni:

Pengadaan dan Pemasangan LPJU Baru Wilayah II (Helvetia, Barat, Deli, Timur) dengan pagu anggaran Rp5.338.802.400,- yang dimenangkan oleh PT Bagja Waluya Utama.  

Pengadaan dan Pemasangan LPJU Baru Wilayah I (Marelan, Belawan, Labuhan) dengan pagu anggaran Rp4.285.091.400,- yang dimenangkan oleh Sentral Bangkit Sejahtera.  

Pengadaan 649 Unit Contactor dengan pagu anggaran Rp2.689.131.500,- yang dimenangkan oleh CV AIM.  

Selain menyoal tahapan evaluasi dan penetapan pemenang lelang, mahasiswa juga menyuarakan dugaan adanya keterlibatan atau pengaruh oknum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam proses tender tersebut.  

Aksi Berjalan Kondusif dan Berlanjut ke Tahap Audiensi

Aksi unjuk rasa yang diikuti oleh ratusan massa mahasiswa ini berjalan tertib, kondusif, dan damai. Perwakilan massa aksi disambut baik oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Medan untuk berdialog langsung di lokasi.  

Melalui dialog awal tersebut, kedua belah pihak menyepakati bahwa pembahasan mengenai kejelasan tahapan evaluasi, transparansi penetapan pemenang, hingga dugaan indikasi penyimpangan akan ditindaklanjuti secara resmi dalam agenda audiensi mendatang.

Ketua DPM USU, Brian Rumasingap, bersama Sekretaris Ruth Sinaga, mengatakan komitmen mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif, tertib, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi keterbukaan informasi dan akuntabilitas publik.

"Kita mau instansi pemerintah khususnya Dishub transparansi," pungkasnya.

(mft/Nusantaraterkini.co)