DPD Dorong Kemendagri dan Kemensos Perkuat Pengawasan Perlinsos

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Ketua Komite III DPD Filep Wamafma meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Sosial (Kemensos) memperkuat supervisi dan koordinasi agar pelaksanaan program perlindungan sosial serta transformasi digital pemerintah berjalan efektif hingga tingkat distrik dan kampung.

Filep menilai pelaksanaan program di daerah masih menghadapi sejumlah kendala, seperti kondisi geografis, keterbatasan jaringan internet dan wilayah blank spot, minimnya tenaga pendamping, proses registrasi, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta koordinasi lintas sektor.

Menurutnya, Manokwari Selatan menjadi salah satu contoh persoalan tersebut. Berdasarkan data yang diterima, terdapat sekitar 12.077 keluarga dalam data sasaran per Mei 2026, sementara proses registrasi di lapangan hanya didukung sekitar lima pendamping PKH.

“Manokwari Selatan adalah salah satu contoh bagaimana persoalan geografis dan keterbatasan akses dapat memengaruhi pelaksanaan program. Ini harus menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah agar masyarakat tidak kehilangan hak atas pelayanan dan perlindungan sosial,” ujar Filep, Senin (5/10/2026).

Senator Papua Barat itu meminta kepala daerah mengambil peran aktif dengan mengoordinasikan Dinas Sosial, Dukcapil, pemerintah distrik, pemerintah kampung, pendamping PKH, dan sektor terkait untuk mencari solusi atas berbagai kendala di lapangan.

Filep juga menekankan pentingnya pemutakhiran dan verifikasi data sosial-ekonomi hingga tingkat kampung agar berbagai program pemerintah, mulai dari pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan hingga perlindungan sosial, tepat sasaran.

“Kami mendorong Kemensos turun langsung melakukan supervisi secara rutin dan evaluasi berkala. Jika ada masalah di lapangan, harus ada tindak lanjut,” tegasnya.

Ia juga meminta pemerintah menyiapkan mekanisme offline atau hybrid bagi masyarakat di wilayah blank spot agar keterbatasan jaringan tidak menjadi hambatan dalam registrasi dan pemutakhiran data.

“Digitalisasi harus mempermudah, bukan menjadi penghalang. Kalau jaringan tidak tersedia, pemerintah harus hadir melalui pelayanan langsung,” ujarnya.

Filep berharap Kemendagri memastikan kepala daerah bergerak, sementara Kemensos memperkuat supervisi dan evaluasi sehingga program pemerintah pusat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat hingga ke wilayah terpencil.

“Pemerintah harus hadir sampai kepada keluarga yang paling membutuhkan, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil dan blank spot,” pungkasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co)