Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Tingginya persentase yang tak menggunakan hak pilihnya atau golput pada Pilkada Serentak 2024 mendapatkan sorotan dari berbagai pihak.
Pasalnya, dalam satu tahun masyarakat sudah dihadapkan dengan tiga Pemilu dan hal tersebut dinilai membuat jenuh serta kelelahan masyarakat.
Baca Juga : Gerindra Hormati Hasil Rekapitulasi KPU Jakarta
Menanggapi itu, Peneliti LSI Denny JA Adjie Alfaraby mengatakan, ada beberapa penyebab rata-rata angka golput di Pilkada Serentak 2024 mengalami peningkatan. Pertama, kata Adjie, ada faktor kelelahan dan kejenuhan masyarakat menghadapi momen dua pemilu di tahun yang sama.
Baca Juga : Demokrat: Pilkada Jakarta Tahun Ini Sangat Kondusif jika Dibandingkan Era Ahok
"Rakyat baru selesai melewati proses pemilu nasional, yang habiskan banyak juga energi. Faktor kelelahan dan kejenuhan menjadi faktor," kata Adjie, Rabu (11/12/2024).
Faktor kedua, pemilih makin apatis dengan pemilu kepala daerah. Hal ini disebabkan kandidat yang berlaga di beberapa daerah kurang menarik dan kompetitif di mata rakyat. Ia melihat fenomena ini terjadi di Pilkada Jakarta dan Sumatera Utara. Alhasil, rakyat enggan menggunakan hak suara mereka.
Baca Juga : Pilkada Tak Langsung Dinilai Curi Kedaulatan Rakyat, Alarm Bahaya bagi Partai Penguasa
Adjie juga melihat apatisme politik terjadi lantaran rakyat memandang siapapun yang terpilih tak banyak mengubah nasib mereka. Masyarakat di daerah, lanjutnya, lebih menilai pemimpin nasional lebih penting untuk dipilih lantaran dianggap berpengaruh ke kehidupan mereka ketimbang pemimpin lokal.
Baca Juga : Wacana Pilkada via DPRD, PAN Tekankan Penegakan Hukum Terhadap Money Politics
"Karena banyak kebijakan nasional yang langsung berdampak misalnya Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, kebijakan BBM dan lain-lain," kata dia.
Senada dengan Adjie, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi juga menyebut kejenuhan masyarakat, biaya pilkada yang tinggi, serta kurangnya sosialisasi yang menyebabkan angka golput di Pilkada Serentak 2024 tinggi.
“Kejenuhan akan pemilihan dalam tahun yang sama itu yang paling nyata,” kata Dede.
Politikus Partai Demokrat itu mengatakan faktor biaya pilkada yang cukup tinggi membuat para calon yang dihadirkan bukanlah yang diharapkan oleh masyarakat. “Mungkin yang diharapkan tidak mampu, karena cost-nya yang begitu besar, apalagi sekarang serentak dengan pilkada daerah lainnya,” ujarnya.
Selain itu, kata dia, yang menjadi faktor menurunnya tingkat partisipasi pemilih adalah kurangnya sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum untuk merangkul pemilih pemula.
“Menggapai para pemilih pemula, yang notabene sekarang kan banyak yang generasi muda, Gen Z itu, juga kurang mampu merangkul, ya baik pesertanya maupun juga dari sosialisasi KPU,” ucap Dede.
Karena itu, Dede mengatakan Komisi II DPR akan mengevaluasi efektivitas penyelenggaraan pilkada serentak yang pada tahun ini dilaksanakan di tahun yang sama dengan Pemilu 2024.
“Apakah perlu kita bedakan tahunnya sehingga euforia untuk memilihnya itu menjadi sangat besar. Karena kalau masyarakatnya terus ogah-ogahan malas atau calonnya yang kurang menarik bagi mereka, ya mereka tidak akan datang,” tuturnya.
Sementara itu, faktor kejenuhan pun akhirnya diakui juga oleh Pemerintah melalui Wakil Mendagri Bima Arya menyebut faktor kejenuhan hingga cuaca saat pencoblosan
"Macam-macam karena faktor administratif, karena faktor ideologis, karena faktor teknis penyelenggaraan yang terlalu berdekatan antara Pileg, Pilpres dengan Pilkada ini, mungkin juga ada faktor ada faktor kejenuhan di situ, kemudian ada juga mungkin ya faktor cuaca, bencana," kata Bima.
Selain itu, ada faktor jumlah TPS yang lebih sedikit, sehingga pemilih terlalu jauh untuk ke TPS.
"Jadi banyak faktor, enggak ada faktor tunggal yang menjelaskan itu, tapi apapun itu tingkat partisipasi politik yang tinggi jelas lebih baik bagi legitimasi demokrasi," katanya.
Meski partisipasi rendah, Bima menegaskan hasil Pilkada tetap valid.
"Itu valid, legitimasi berikutnya adalah legitimasi dalam hal kinerja pemerintahan, banyak juga yang terpilih dengan suara tipis ya tapi kemudian bisa membangun legitimasi pemerintahan karena perform, karena memiliki kinerja yang baik," katanya.
KPU RI sebelumnya menyatakan partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 di bawah 70 persen. Dalam pernyataannya di Jakarta pada Jumat, 29 November 2024, Komisioner KPU August Mellaz mengatakan angka tersebut masih dapat dikategorikan normal. Namun pada 23 November 2024, Komisioner KPU Idham Holik mengungkapkan lembaganya menargetkan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 mencapai 82 persen.
KPU juga menyebutkan sejumlah 81,78 persen pemilih menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Presiden 2024; kemudian 81,42 persen untuk Pemilu Anggota DPR RI, dan 81,36 persen untuk Pemilu Anggota DPD RI.
"Jadi, orang jengah dengan politik, bahwa aktivitas sosial yang lain itu juga alami kelelahan dengan politik," kata Arif saat dihubungi.
Arif juga menilai warga antipati terhadap kandidat karena memborong semua parpol dan tidak ada alternatif lainnya. Kondisi ini terjadi ketika munculnya calon tunggal hingga ada kandidat yang memborong dukungan parpol di Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.
"Jelas bahwa alternatif yang tersedia itu tidak memadai bagi banyak orang," ucapnya.
(cw1/Nusantaraterkini.co)
