Pilkada Tak Langsung Dinilai Curi Kedaulatan Rakyat, Alarm Bahaya bagi Partai Penguasa

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Wacana pengembalian sistem Pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat ke mekanisme DPRD menuai sorotan tajam. Skema ini dinilai berpotensi menguntungkan partai politik lama dan menggerus prinsip kedaulatan rakyat, sehingga menjadi sinyal peringatan serius bagi partai politik penguasa agar tidak gegabah mengambil langkah.

Pakar komunikasi politik, Hendri Satrio mengatakan, Pilkada tidak langsung atau melalui DPRD menguntungkan partai politik yang sudah berdiri lama. Pasalnya, mereka memiliki basis massa yang kuat, sehingga lebih mudah meraih kursi DPRD yang akan memilih kepala daerah.

“Partai-partai yang sudah berdiri lama ini otomatis sudah memiliki basis massa yang kuat di daerahnya, sehingga menguntungkan jika Pilkada digelar tidak langsung,” ujar Hensa sapaan akrabnya, Jumat (16/1/2025).

Baca Juga : Sentralisasi Pencalonan di Jakarta Hambat Demokratisasi Daerah: Siregar Sarankan Reformasi Total DPRD Sebelum Kembalikan Pilkada ke Dewan

ia mengingatkan, wacana pelaksanaan Pilkada tidak langsung jangan hanya dipertimbangkan sekadar masalah biaya politik yang semakin mahal.

Hensa menilai, wacana Pilkada melalui DPRD akan lebih diterima publik jika penekannya perbaikan sistem demokrasi dan kedewasaan serta pendidikan politik dalam jangka waktu yang sementara.

Sehingga, ada hal yang perlu dibuktikan akan dibenahi partai politik dan pemangku kebijakan kepentingan, salah satunya pemberantasan politik uang.

“Mungkin wacana tersebut akan lebih diterima jika penekanannya atas dasar perbaikan sistem demokrasi, dan tidak dalam waktu lama semisal hanya dua kali saja baru dilanjut lagi Pilkada digelar secara langsung,” kata Founder Lembaga Survei KedaiKOPI ini

Lebih lanjut Hensa menyoroti keputusan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2014 membatalkan Pilkada melalui DPRD melalui Perppu terhadap UU Pilkada yang baru disahkan DPR.

Menurutnya, SBY menerbitkan Perppu karena sadar partainya tidak memiliki basis massa akar rumput yang cukup kuat saat itu dan tidak diuntungkan Pilkada melalui DPRD.

“Demokrat pada saat itu kan menang karena SBY menjadi presiden, bukan berarti ia punya akar rumput yang kuat,” ungkapnya.

Maka itu, partai penguasa saat ini harus berhati-hati menyikapi wacana Pilkada tidak langsung. Karena partai yang bergantung pada efek coattail sosok atau figur tertentu berisiko kalah saing dan kehilangan kursi eksekutif di daerah.

Baca Juga : Shohibul Anshor Siregar: Pilkada Langsung tak Langsung Hanya Prosedural Mempertahankan Oligarki

“Partai penguasa harus hati-hati, karena yang siap dengan wacana tersebut justru adalah partai-partai lama yang punya akar rumput kuat,” tegas dosen ilmu komunikasi politik Universitas Paramdina ini.

(Cw1/Nusantaraterkini.co)