Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, MEDAN - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Medan, Benny Sinomba Siregar menyebutkan, terkait Peraturan Walikota (Perwal) Medan Nomor 1 Tahun 2003 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sudah berlangsung sejak dua tahun lalu.
Hal itu disampaikannya usai berdialog dengan perwakilan Forum Guru Bersatu Sumatera Utara (FGBSU) yang menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Walikota Medan, Selasa (10/6/2025).
"Saya sudah tanyakan langsung kepada pihak FGBSU. Kalau persoalan ini sudah terjadi sejak tahun 2023, kenapa baru sekarang dipertanyakan?," ujar Benny kepada wartawan.
BACA JUGA: Peraturan Wali Kota Dinilai Merugikan, Puluhan Guru ASN di Medan Turun ke Jalan
Benny menjelaskan, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mencabut Perwal tersebut. Namun, ia menegaskan akan menindaklanjuti aspirasi para guru dengan menyampaikannya kepada instansi terkait.
“Kami sangat menghargai masukan dan aspirasi dari rekan-rekan guru. Apa yang disuarakan hari ini akan kami koordinasikan, termasuk dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD),” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa kondisi di Kota Medan tidak bisa disamakan begitu saja dengan daerah lain di Sumatera Utara, mengingat perbedaan kondisi keuangan dan regulasi daerah.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP FGBSU, Rahmanuddin mengatakan, Perwal yang digunakan saat ini sudah tidak relevan karena masih mengacu pada struktur lama.
“Perwal itu tidak lagi sesuai dengan dinamika birokrasi dan beban kerja pegawai saat ini. Kami berharap Pemkot Medan segera mengevaluasi aturan tersebut,” ujarnya.
Rahmanuddin menilai kebijakan itu telah menimbulkan ketimpangan dalam pemberian tambahan penghasilan, yang berdampak pada semangat dan kesejahteraan para tenaga pendidik.
Sebelumnya, Puluhan guru dari jenjang TK, SD, dan SMP yang tergabung dalam Forum Guru Bersatu Sumatera Utara (FGBSU) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Walikota Medan dan DPRD Kota Medan, Selasa (10/6/2025).
BACA JUGA: Guru SD, SMP, dan TK di Medan Gelar Aksi, Tuntut Penghapusan Perwal terkait TPP
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap Peraturan Wali Kota (Perwal) Medan Nomor 1 Tahun 2003 yang dinilai merugikan hak-hak guru, khususnya terkait Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).
Para guru datang dengan membawa spanduk dan poster berisi tuntutan mereka. Dalam orasinya, para peserta aksi meminta agar Perwal tersebut segera dicabut karena dianggap tidak relevan dan membebani guru, terutama guru honorer dan non-PNS yang merasa diperlakukan tidak adil dalam hal tunjangan dan insentif.
“Kami merasa Perwal ini sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Kami butuh kejelasan dan keadilan, terutama soal TPP yang tidak kami terima secara layak,” ujar salah satu guru peserta aksi.
FGBSU menilai bahwa Perwal tersebut menghambat peningkatan kesejahteraan guru dan menciptakan ketimpangan antara tenaga pendidik yang status kepegawaiannya berbeda.
(Cw7/Nusantaraterkini.co)
