Jamin Keamanan Pangan, KKP dan BBPOM Perketat Mutu Ikan di Sumsel

Nusantaraterkini.co, PALEMBANG - Badan Mutu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Palembang memperkuat pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil perikanan di Sumatera Selatan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama periode 2027–2029 bersama Balai Besar POM Palembang dan Balai POM Lubuklinggau pada, Selasa (20/10/2026).

Penandatanganan kerja sama strategis lintas instansi tersebut dilaksanakan secara resmi di Kantor Badan Mutu KKP Palembang.

“Melalui sinergi ini, Badan Mutu KKP Palembang, Balai Besar POM di Palembang, dan Balai POM di Lubuklinggau berkomitmen meningkatkan efektivitas pengawasan mutu dan keamanan pangan,” ujar Kepala Badan Mutu KKP Palembang, Husnul Hafiz dalam keterangan yang diterima, Rabu (21/10/2026).

Husnul menjelaskan jika kolaborasi terpadu ini menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh produk kelautan dan perikanan yang beredar di masyarakat memenuhi standar mutu sesuai peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup kerja sama periode 2027–2029 ini mencakup pengawasan bersama sarana produksi dan peredaran,pendampingan pelaku usaha, pertukaran data dan informasi, serta diseminasi informasi dan edukasi publik.

“Pengawasan bersama diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemantauan terhadap produk pangan hasil perikanan, mulai dari proses produksi hingga peredarannya,” katanya.

Guna membantu pelaku usaha memahami dan memenuhi ketentuan, ketiga instansi menyediakan pendampingan melalui bimbingan teknis, layanan konsultasi (help desk), serta coaching clinic.

Selain pengawasan rutin, sinergi ini disiapkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Sumatera Selatan.

Dukungan tersebut difokuskan pada kepastian bahwa bahan pangan berupa ikan dan produk olahan hasil perikanan yang digunakan memenuhi standar mutu serta aman dikonsumsi.

“Sebagai salah satu sumber protein, ikan dan produk olahannya memiliki peran penting dalam mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Karena itu, pengawasan terhadap mutu dan keamanan produk perikanan perlu terus diperkuat agar pangan yang dikonsumsi masyarakat aman dan layak,” tuturnya.

Kerja sama ini juga menjadi wadah pertukaran informasi sehingga jika ditemukan permasalahan produk perikanan di lapangan, penanganannya dapat dilakukan secara terkoordinasi sesuai kewenangan lembaga.

Sebagai tindak lanjut konkret, ketiga pihak telah menyusun dokumen matriks rencana aksi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan selama periode 2027–2029.

Matriks rencana aksi tersebut memuat rincian program dan kegiatan, target tahunan, keluaran (output) yang diharapkan,serta penanggung jawab dari masing-masing instansi agar pelaksanaan berjalan terarah, terukur, dan berkelanjutan.

“Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan konsumen sekaligus mendukung ketersediaan pangan hasil perikanan yang aman, bermutu, dan layak dikonsumsi masyarakat,” pungkasnya. 

(Tia/Nusantaraterkini.co)