Rating SPPG MBG Disorot DPR, Keamanan Makanan Anak Harus Jadi Prioritas

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Rencana Badan Gizi Nasional (BGN) menerapkan sistem rating terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat dukungan DPR.

Namun, Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh, mengingatkan BGN agar tidak menjadikan rating sekadar angka atau jumlah bintang. Di balik setiap penilaian, harus ada mekanisme pemeriksaan dan tindak lanjut yang jelas.

Politisi yang akrab disapa Ninik itu menilai sistem rating dapat menjadi instrumen penting untuk menangkap persoalan pelaksanaan MBG secara langsung dari sekolah dan siswa.

“Kalau sistem penilaian rating diterapkan, tentu bagus. Tetapi tindak lanjutnya juga harus disiapkan secara matang. Jangan sampai input dari masyarakat terbuang sia-sia,” ujar Ninik, Selasa (22/9/2026).

Menurut Ninik, rating rendah terhadap sebuah SPPG harus menjadi alarm bagi BGN untuk segera melakukan evaluasi. Persoalannya bisa beragam, mulai dari kualitas makanan, keterlambatan distribusi, variasi menu, kebersihan hingga keamanan pangan.

Ia meminta BGN memastikan dapur tempat produksi makanan MBG memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan secara ketat. Pengawasan harus mencakup proses pengolahan, penyimpanan bahan makanan, kebersihan peralatan, proses memasak hingga penanganan makanan sebelum didistribusikan ke sekolah.

“Keamanan dapur itu harus dijaga betul oleh BGN. Jangan sampai kita hanya bicara soal rating, menu, atau ketepatan waktu, tetapi aspek keamanan dan kebersihan dapurnya justru luput dari pengawasan. Karena ini menyangkut makanan yang dikonsumsi anak-anak,” tegasnya.

Ninik juga meminta setiap laporan terkait dugaan masalah keamanan pangan segera diverifikasi. Jika ditemukan pelanggaran atau persoalan, BGN harus memastikan adanya tindakan korektif.

“Kalau ada laporan mengenai kebersihan dapur, kualitas bahan makanan, proses memasak, atau hal lain yang berpotensi mengganggu keamanan pangan, itu harus segera diverifikasi dan ditindaklanjuti. Jangan menunggu sampai persoalannya menjadi besar,” katanya.

Ninik menegaskan, sistem rating seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan berapa bintang yang diberikan sekolah atau siswa kepada sebuah SPPG.

BGN, kata dia, perlu mengetahui alasan di balik penilaian tersebut. Sekolah dan siswa harus diberikan ruang untuk menyampaikan catatan mengenai kualitas makanan maupun pelayanan yang mereka terima.

“Jangan hanya bintangnya yang dilihat. Catatan dan alasan dari sekolah maupun siswa juga penting. Dari situlah BGN bisa mengetahui persoalan secara lebih utuh dan menentukan langkah perbaikan,” ujarnya.

Ia juga meminta adanya alur pengaduan yang jelas dan aman sehingga sekolah maupun siswa tidak ragu menyampaikan keluhan.

“BGN harus menjamin setiap masukan masyarakat dan siswa itu aman dan benar-benar diperhatikan. Kalau suatu waktu ada yang memberikan rating jelek kepada SPPG karena kualitas makanan atau pelayanan, harus jelas apa yang terjadi setelah rating itu diberikan,” katanya.

Sebelumnya, BGN tengah menyiapkan aplikasi yang memungkinkan sekolah memberikan penilaian langsung terhadap layanan MBG dari SPPG yang melayani sekolah masing-masing.

Melalui aplikasi tersebut, sekolah nantinya dapat memberikan rating sekaligus catatan mengenai kualitas layanan.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan aplikasi itu disiapkan untuk memperoleh umpan balik langsung dari sekolah terkait pelaksanaan MBG di lapangan.

“Apakah menunya jelek, apakah suka terlambat, apakah kemudian lain sebagainya itu bisa kemudian diberi bintang, kemudian dikasih catatan,” ujar Sudaryono. 

(LS/Nusantaraterkini.co)