Komite III DPD Soroti Keamanan Pangan Program MBG

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Komite III DPD RI menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terkait keamanan pangan dan kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, mengatakan MBG telah memberikan manfaat nyata bagi penerima, terutama peserta didik. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi persoalan pemerataan layanan, kualitas pangan, kapasitas SDM, tata kelola, pembiayaan hingga pengawasan.

“Ukuran keberhasilannya bukan semata-mata dari besaran realisasi anggaran, tetapi apakah anak-anak Indonesia benar-benar mendapatkan makanan yang aman, bergizi, cukup, dan berkualitas,” kata Filep, Rabu (7/10/2026).

Filep menyoroti munculnya kasus dugaan keracunan makanan dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, pengawasan harus dilakukan sejak pengadaan bahan pangan, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, distribusi hingga makanan dikonsumsi.

Ia meminta SPPG yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dihentikan sementara hingga memenuhi persyaratan. Untuk pelanggaran berat, penutupan permanen dinilai perlu dilakukan.

Selain keamanan pangan, Filep mendorong pembangunan SPPG berbasis kebutuhan wilayah dengan mempertimbangkan jumlah penerima manfaat, kemiskinan, stunting, kondisi geografis, infrastruktur dan kapasitas operasional.

Wilayah 3T, kepulauan, pedalaman serta daerah dengan kemiskinan dan prevalensi stunting tinggi, kata dia, membutuhkan pendekatan khusus karena menghadapi tantangan transportasi, rantai pasok, listrik, air dan biaya logistik.

Komite III juga meminta pemerintah memperjelas pembagian kewenangan antara Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah daerah, kementerian terkait, pengelola SPPG dan mitra pelaksana agar tidak terjadi kekaburan tanggung jawab ketika muncul persoalan.

“Pemerintah harus hadir dengan sistem pertanggungjawaban yang jelas,” tegasnya.

Filep turut mendorong penggunaan pangan lokal serta pelibatan UMKM, koperasi, BUMDes, petani, peternak dan nelayan dalam rantai pasok MBG. Menurutnya, program tersebut harus menjadi instrumen peningkatan gizi sekaligus penggerak ekonomi daerah.

Ia menegaskan keberlanjutan MBG harus berlandaskan empat prinsip, yakni aman, bergizi, tepat sasaran dan akuntabel.

“Ekspansi program tidak boleh mengorbankan kualitas. Setiap SPPG harus memenuhi standar sebelum beroperasi, setiap makanan harus aman dikonsumsi, dan setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Filep. 

(LS/Nusantaraterkini.co)