Dongkrak Kesejahteraan Nelayan, KKP Siapkan Bantuan Armada 5 GT dan Infrastruktur Terpadu di 2026

Nusantaraterkini.co, MEDAN - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) disebut tengah mematangkan penyaluran bantuan kapal berukuran 5 Gross Ton (GT) beserta alat tangkap moderen untuk mendongkrak kesejahteraan dan pendapatan nelayan di berbagai daerah, termasuk wilayah Sumatra Utara (Sumut).

Hal tersebut disampaikan Kabid Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut, Jenny Masniari, dalam keterangannya, Kamis (17/9/2026).

"Bantuan ini disesuaikan berdasarkan kawasan dan kelompok nelayan yang diusulkan langsung oleh pemerintah kabupaten/kota melalui penyusunan master plan," katanya.

Berdasarkan hasil hitung cepat dan evaluasi bersama pihak kabupaten/kota, kehadiran kapal 5GT beserta alat tangkap yang lebih besar dinilai mampu memperluas wilayah operisoonal tangkap nelayan yang sebelumnya berada di bawah 3 mil sehingga hasil tangkapan ikan dipastikan meningkat signifikan.

Adapun proyeksi rata-rata pendapatan nelayan sebelum dan sesudah menerima bantuan, yakni Sibolga dari Rp3.300.000 menjadi Rp5.900.000; Asahan dari Rp3.460.000 menjadi Rp5.800.000.

Kemudian, Lago Garak dari Rp3.140.000 menjadi Rp9.164.000 dan Kumbarai dari Rp2.400.000 menjadi Rp3.200.000.

Penyaluran bantuan ini rencananya akan mulai dievaluasi secara berkala pasca-penyerahan unit kapal dan alat tangkap kepada nelayan yang dijadwalkan pada triwulan akhir tahun ini (Oktober–Desember).

Selain fokus pada sarana penangkapan di laut seperti penyediaan jaring kepiting per rombong, Jeni menekankan pentingnya peran kelompok pengolahan di tingkat, agar nelayan tidak hanya menjual ikan dalam bentuk mentah.

"Nelayan ini harus diedukasi sampai ke tahap pengolahannya. Jangan asal menjual, karena jika sudah memiliki nilai tambah, manfaat dan keuntungannya akan jauh lebih besar bagi kesejahteraan mereka," ujarnya.

Lebih lanjut, Jeni mengungkapkan, pada tahun 2026 ini, wilayah Belawan dan sekitarnya juga akan mendapatkan alokasi program "Kampung Nelayan Merah Putih".

Program ini bukan sekadar bantuan perumahan, melainkan intervensi pembangunan kawasan terpadu berbasis potensi hasil tangkapan yang besar dan jumlah nelayan yang memadai.

Paket infrastruktur yang diberikan meliputi, pembangunan dermaga, penyediaan Stasiun Bahan Bakar Umum Nelayan (SKDUN), pembangunan cold storage dan pabrik es, dan fasilitas depo penjualan hasil laut.

Program ini mensyaratkan pemerintah daerah untuk menyiapkan lahan clean and clear seluas kurang lebih satu hektar.

Dengan fasilitas terpadu yang kini hampir rampung sepenuhnya di beberapa titik, para nelayan diharapkan dapat dengan mudah melaut, memperoleh pasokan bahan bakar, hingga menyimpan hasil tangkapan dengan higienis untuk menjaga mutu komoditas perikanan lokal.

(Cw3/Nusantaraterkini.co)