Dinas Kelautan Sumut Soroti Kendala Regulasi dan Kewenangan Pengawasan Perairan

Nusantaraterkini.co, MEDAN - Dinas Kelautan dan Perikanan menegaskan adanya pembagian kewenangan pengawasan wilayah perairan laut.

Kabid Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut, Ja'far Sidik mengatakan, khusus untuk di atas 12 mil berada di bawah wewenang pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Menurut Ja'far, aktivitas kapal-kapal dengan ukuran di atas 30 gross ton (GT) yang beroperasi di wilayah tersebut, pengelolaannya dikoordinasikan langsung oleh pemerintah pusat.

Kendati demikian, koordinasi lintas instansi dengan pemerintah tingkat kabupaten/kota tetap berjalan intensif guna mengantisipasi berbagai potensi kejadian di lapangan.

Selain aspek kewenangan wilayah, sorotan juga diarahkan pada efektivitas pengawasan serta hambatan regulasi yang masih dalam proses penyempurnaan.

Ja'far mengungkapkan, aturan terkait daya dukung dan kuota produksi perikanan budidaya masih menghadapi kendala implementasi.

"Regulasi yang ada saat ini masih berproses. Sebagaimana kita ketahui, pada tahun 2021 daya yang ditanggung tercatat 10.000 ton per tahun, sementara ada rujukan lain yang menyebutkan angka 60.000 ton per tahun pada 2020, namun hal ini masih dinamis," jelasnya, Kamis (17/9/2026).

Pihaknya juga menyoroti lambatnya realisasi penyesuaian kuota di lapangan. Meskipun pihak terkait sempat mengisyaratkan bahwa kuota 10.000 ton telah terpenuhi, hingga saat ini aturan atau dokumen terkait belum mengalami perubahan signifikan dan masih mengacu pada angka sebelumnya.

Dinas terkait berkomitmen untuk terus meningkatkan koordinasi lintas sektoral serta menunggu kepastian regulasi resmi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat demi optimalisasi sektor perikanan budidaya ke depan.

(Cw3/Nusantaraterkini.co)