Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
nusantaraterkini.co, JAKARTA - Pengamat Politik Fernando Emas mengatakan, melihat bahwa masyarakat Kabupaten Pati akan terus melakukan aksi demonstrasi lanjutan setelah diselenggarakan pada tanggal 13 Agustus 2025 yang lalu, seharusnya menjadi perhatian serius Bupati Sudewo.
Karena itu, untuk menjaga agar situasi di Kabupaten Pati kembali kondusif, sudah seharusnya Bupati Pati Sudewo mengundurkan diri dari jabatannya.
"Kalau memang Sudewo tidak mau mundur dari jabatannya sebagai Bupati Pati, kemungkinan besar DPRD akan melanjutkan proses pemakzulan Sudewo. Melihat aksi yang dilakukan masyarakat Pati, berarti kepercayaan masyarakat sudah hilang kepada Sudewo," kata Fernando, Rabu (20/8/2025).
Baca Juga : Pengamat: Jokowi Tak Sekadar Bangun Optimisme, PSI Disiapkan Jadi Kendaraan Politik 2029
Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu akan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor bupati dan DPRD Pati pada Senin (25/8/2025) pekan depan. Mereka menuntut Bupati Sudewo segera dilengserkan dari jabatannya.
Kalaupun Sudewo tetap berupaya mempertahankan jabatannya, menurut Fernando, legitimasi Sudewo dari masyarakat untuk menjalankan pemerintahan sudah tidak ada. Maka sangat mungkin secara terus menerus akan ada perlawanan terhadap Sudewo dan kebijakannya.
"Akibatnya, selama memimpin tidak akan bisa memimpin secara maksimal dan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat akan mendapatkan penolakan," ujar Direktur Rumah Politik Indonesia ini.
Baca Juga : Shohibul Anshor Siregar: Pilkada Langsung tak Langsung Hanya Prosedural Mempertahankan Oligarki
Lebih lanjut Fernando menyarakan Prabowo Subianto sebagai Presiden dan Ketua Umum Partai Gerindra meminta kepada kadernya Sudewo untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Bupati Pati.
"Akan lebih baik untuk masa depan masyarakat Kabupaten Pati dan Partai Gerindra di Kabupaten Pati. Mungkin juga akan berdampak terhadap daerah lain karena melihat Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra tidak peka dan merespon dengan baik aspirasi masyarakat," tegasnya.
Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Baca Juga : Pengamat: Pernyataan Prabowo soal Tindak Kader Bermasalah Hukum Jangan Jadi Omon-Omon
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR Mohammad Toha mengatakan, meski akan ada lanjutan aksi demo meminta Bupati Sudewo turun. Dia meminta agar pemerintahan tetap berjalan dan pelayanan publik tidak boleh terganggu.
Toha menegaskan bahwa pemerintahan di Kabupaten Pati tidak boleh berhenti meski ada dinamika politik dan aspirasi masyarakat. Ia meminta agar pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya demi kepentingan masyarakat luas.
“Pemerintahan harus tetap berjalan. Tidak boleh berhenti hanya karena ada demonstrasi. Aspirasi boleh disampaikan, tapi jangan sampai mengganggu jalannya roda pemerintahan,” tegas Toha.
Baca Juga : Gen Z Paling Keras Tolak Pilkada Lewat DPRD, Dinilai Berpotensi Turunkan Kualitas Pemimpin
Ia juga mengingatkan massa aksi agar tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan anarkis saat menyampaikan aspirasi. Menurutnya, kebebasan berpendapat dijamin undang-undang, namun harus dilakukan secara damai.
Terkait desakan pemakzulan Bupati Pati Sudewo, anggota DPR RI empat periode itu menegaskan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan penuh DPRD Kabupaten Pati. Saat ini, DPRD sudah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pemakzulan Bupati Pati.
“Kalau soal pemakzulan, itu menjadi domain DPRD Pati. Biarkan mekanisme hukum dan politik yang berlaku di DPRD berjalan sesuai aturan,” ujarnya.
Baca Juga : Polsek MBG Dibakar, Kapolres Madina Akui Kesalahannya di Depan Masyarakat
Legislator asal Dapil Jawa Tengah V itu berharap semua pihak dapat menahan diri dan mengutamakan musyawarah untuk menjaga kondusivitas Pati. Dia yakin persoalan di Pati bisa diselesaikan melalui dialog.
"Semua pihak harus duduk bersama menyelesaikan masalah itu. Dialog dan musyawarah harus dikedepankan," jelas mantan Wakil Bupati Sukoharjo dua periode itu.
Koordinator demo Ahmad Husein mengatakan demonstrasi pada 25 Agustus nanti akan lebih besar dari demo pertama pada 13 Agustus 2025 kemarin. Pusat demo akan berada di depan kantor DPRD Pati.
Baca Juga : Kapolres Simalungun Hadir di Perayaan Natal Simalungun, Tegaskan Komitmen Menjaga Kerukunan Umat
"Iya besok di depan kantor DPRD. Tuntutan mendesak segera memakzulkan Sudewo. Kami minta hak angket dipercepat," ujar Husein.
Namun untuk demo jilid 2 pihaknya tidak membuka posko donasi, melainkan posko pengawalan proses hak angket. Dan posko pengaduan korban kebijakan Sudewo dan korban kekerasan aparat pada demo 13 Agustus 2025 kemarin.
"Pemasangan posko di depan kantor DPRD akan dilakukan jam 8 nanti," ujar Husein.
Meskipun menamakan diri sebagai aliansi masyarakat Pati Timur, namun ia memanggil seluruh warga Kabupaten Pati untuk ikut andil dalam proses demokrasi ini.
"Besok memakai Masyarakat Pati Timur Bersatu, tetapi mencakup satu kabupaten juga. Besok lebih besar," kata Husein.
Husein dikenal melalui aksi beraninya menantang Sekda Kabupaten Pati Riyoso yang mencoba mengambil alih donasi dari warga. Saat demo pada 13 Agustus kemarin ia ambil bagian sebagai inisiator demo dan juga orator.
(cw1/nusantaraterrkini.co)
