Gadis 15 Tahun Korban Gempa NTT Diduga Diperkosa, Kementerian PPPA Turun Tangan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak perempuan korban gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat perhatian dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi.

Arifah memastikan korban telah mendapatkan pendampingan. Pemerintah juga melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak untuk memastikan penanganan terhadap korban berjalan dengan baik.

"Untuk itu memang sudah kita tangani dan sedang dikoordinasikan. Kemudian korban juga sudah dalam pendampingan kami, jadi sudah dikoordinasikan dengan baik," ujar Arifah, dikutip Antara, Senin (7/9/2026).

Arifah menyebut korban merupakan anak yang masih berusia di bawah 15 tahun. Kasus tersebut menjadi perhatian pemerintah mengingat kondisi korban sebagai penyintas bencana yang membutuhkan perlindungan dan pendampingan khusus.

Selain menangani korban, Kementerian PPPA bersama sejumlah lembaga terkait masih melakukan pendataan terhadap para pengungsi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak, dapat terpenuhi di lokasi pengungsian.

Menurut Arifah, pemerintah telah memetakan kebutuhan tempat pengungsian khusus bagi perempuan dan anak. Namun, masih terdapat sejumlah tenda yang digunakan secara bercampur karena proses pendataan dan penataan pengungsi masih berlangsung.

"Kita kan kerjanya kolektif, ya, dari BNPB, Kemensos, Kemenko PMK yang juga langsung turun ke lapangan. Sudah dipetakan bahwa tenda ini memang tenda khusus untuk perempuan dan anak," katanya.

Ia menjelaskan, penataan seluruh pengungsi tidak dapat dilakukan secara instan karena membutuhkan proses pendataan lebih lanjut di lapangan.

Sementara itu, hingga kini polisi belum menangkap terduga pelaku dalam kasus dugaan kekerasan seksual tersebut.

"Pemerintah terus mengupayakan perlindungan bagi perempuan dan anak di lokasi pengungsian agar mereka terhindar dari berbagai bentuk kekerasan serta mendapatkan akses pendampingan yang dibutuhkan," tutupnya.

(Dra/nusantaraterkini.co).