Kasus Guru Cabuli Murid Jadi Peringatan, Kualitas Guru dan Perlindungan Anak Harus Dibenahi

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Peringatan Hari Anak Nasional 2026 menjadi momentum untuk memperkuat komitmen terhadap pemenuhan hak anak, baik melalui peningkatan kualitas pendidikan maupun perlindungan dari segala bentuk kekerasan.

Pengamat Pendidikan UIN Jakarta, Jejen Musfah, menegaskan, kualitas guru merupakan faktor utama dalam menentukan masa depan anak. Menurutnya, tidak semua orang memiliki kompetensi menjadi pendidik sehingga proses rekrutmen dan pembinaan guru harus dilakukan secara serius.

"Di tangan guru yang tepat, siswa akan tumbuh menjadi pribadi yang cerdas dan mampu mengembangkan bakatnya. Sebaliknya, guru yang tidak kompeten dapat merusak masa depan peserta didik," ujar Jejen Musfa kepada Nusantaraterkini.co, Kamis (23/7/2026).

Ia menilai masih banyak guru yang mengajar bukan melalui proses seleksi yang ideal, melainkan karena kebutuhan untuk menutupi kekurangan tenaga pendidik. Karena itu, Jejen meminta pemerintah, pemerintah daerah, serta yayasan pendidikan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas guru.

Menurutnya, guru yang tidak mampu menjalankan tugas sebagai pendidik atau tidak memiliki kemauan untuk terus meningkatkan kompetensinya perlu dievaluasi, meskipun langkah tersebut berpotensi menimbulkan kekurangan tenaga pengajar yang harus diatasi melalui rekrutmen baru.

"Guru adalah kunci kemajuan pendidikan sekaligus kunci kemajuan bangsa," tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR, Mahdalena, menyoroti masih tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dinilainya menjadi ancaman serius bagi tumbuh kembang generasi muda.

Menurut Mahdalena, setiap anak berhak hidup dalam lingkungan yang aman, terlindungi, dan bebas dari rasa takut menjadi korban kekerasan. Karena itu, pemerintah diminta menunjukkan komitmen nyata dengan memperbaiki sistem pelaporan agar korban maupun keluarganya lebih mudah memperoleh perlindungan.

"Peringatan Hari Anak Nasional harus dimaknai sebagai komitmen nyata pemerintah untuk menghapus segala bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual. Sistem pelaporan harus mudah diakses, cepat ditangani, aman, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak," katanya.

Mahdalena menilai kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan fenomena gunung es. Banyak korban memilih tidak melapor karena takut kepada pelaku, merasa malu, mendapat ancaman, atau khawatir tidak dipercaya.

Ia menegaskan negara harus menyediakan mekanisme pelaporan yang ramah anak, menjaga kerahasiaan identitas korban, memberikan pendampingan psikologis dan hukum, serta memastikan setiap laporan ditindaklanjuti secara cepat.

Selain proses hukum terhadap pelaku, Mahdalena juga menekankan pentingnya layanan pemulihan bagi korban melalui pendampingan psikolog, pekerja sosial, tenaga kesehatan, serta dukungan keluarga dan sekolah agar anak dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

Sorotan terhadap perlindungan anak semakin menguat setelah muncul dugaan kasus kekerasan seksual yang melibatkan seorang oknum guru sekolah dasar di Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara.

Berdasarkan informasi yang beredar, seorang guru perempuan diduga menyerahkan muridnya berinisial A (12) kepada suaminya untuk menjadi korban pencabulan. Dugaan peristiwa yang disebut terjadi sejak Mei 2026 itu memicu kemarahan masyarakat hingga ratusan warga mendatangi rumah pasangan suami istri yang diduga terlibat.

(LS/Nusantaraterkini.co)