Otomatis
Mode Gelap
Mode Terang

Firman Soebagyo: Keliru Kaitkan Isu Sawit Papua dengan Menteri ESDM Bahlil

Editor:  Rozie Winata
Reporter: Luki Setiawan
WhatsApp LogoTemukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo. (Foto: istimewa)

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo mengkritik pernyataan anggota DPD RI asal Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor yang memprotes rencana pengembangan kelapa sawit di Papua dengan mengaitkannya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Firman menilai pernyataan tersebut salah sasaran dan berpotensi menyesatkan publik, karena pengelolaan perkebunan kelapa sawit bukan kewenangan Kementerian ESDM.

“Ini keliru. Sawit berada di bawah KLH untuk AMDAL, Kemenhut untuk lahan, dan Kementerian Pertanian untuk perizinan. Tidak ada kaitan langsung dengan ESDM,” katanya, Minggu (18/1/2026).

Baca Juga : Banjir Bandang Turut Hancurkan Puluhan Hektare Kebun Sawit di Aceh Timur

Politisi Partai Golkar itu menegaskan, mengaitkan isu sawit Papua dengan Menteri ESDM tidak relevan dan justru memperkeruh suasana, apalagi Paul Finsen sebelumnya juga mengakui bahwa kewenangan sawit berada di kementerian lain.

Firman menjelaskan, hubungan sawit dengan ESDM hanya pada hilirisasi, ketika CPO dimanfaatkan sebagai bahan baku biodiesel atau energi baru terbarukan, bukan pada aspek pengelolaan perkebunannya.

Sebagai anggota Komisi IV DPR RI, Firman mengingatkan pentingnya ketepatan komunikasi publik dalam menyampaikan kritik kebijakan, terutama menyangkut isu strategis dan sensitif seperti Papua.

“Kritik sah, aspirasi masyarakat adat harus dihormati, tapi harus disampaikan secara tepat agar tidak membangun opini yang keliru,” tegas Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia itu.

Baca Juga : Menkeu Identifikasi 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Nilai Ekspor, DPR Desak Sanksi Tegas

Sebelumnya, dalam rapat paripurna DPD RI, Paul Finsen Mayor menyampaikan penolakan terhadap wacana pengembangan kelapa sawit di Papua yang dikaitkan dengan program swasembada energi, serta menyeret nama Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, sehingga memicu polemik di ruang publik.

(cw1/nusantaraterkini.co)