Dugaan Pelayanan RSUD Nurdin Hamzah Dipengaruhi Koneksi, LMPP Desak DPRD dan Dinkes Turun Tangan

Nusantaraterkini.co, TANJABTIM – Dugaan ketidakadilan dalam pelayanan pasien di RSUD Nurdin Hamzah, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Jambi, menjadi perhatian publik. Menyikapi persoalan tersebut, Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP) Tanjabtim mendesak DPRD dan Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan terhadap sistem pelayanan di rumah sakit milik pemerintah daerah itu.

"LMPP meminta Komisi III DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur memanggil Direktur RSUD Nurdin Hamzah, drg. Darwin Salim, untuk memberikan penjelasan," kata Ketua LMPP Tanjabtim, Jhon T, Kamis (29/10/2026).

Sementara itu, lanjut Jhon, pihaknya juga mendorong Dinas Kesehatan untuk segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) guna memastikan pelayanan berjalan sesuai prosedur dan tidak membedakan pasien berdasarkan latar belakang maupun kedekatan pribadi.

"Sorotan ini muncul setelah sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi keluhan mengenai pengalaman seorang pasien saat menjalani kontrol di RSUD Nurdin Hamzah beredar di masyarakat," terangnya.

Dalam unggahan tersebut, kata Jhon, pemilik akun mengaku baru memperoleh pelayanan setelah menyampaikan hubungan keluarganya dengan seorang pejabat. Ia juga menyebut pelayanan sebelumnya baru diberikan setelah direktur rumah sakit menerima telepon dari seorang anggota dewan.

"Meski demikian, informasi yang beredar di media sosial tersebut masih perlu diverifikasi. Belum ada kepastian mengenai kronologi lengkap kejadian maupun faktor yang menyebabkan pelayanan sebagaimana dikeluhkan dalam unggahan tersebut," pungkasnya.

"Karena itu, klarifikasi dari pihak rumah sakit dan pihak-pihak terkait diperlukan untuk memastikan duduk perkara secara objektif," tambah Jhon.

LMPP Minta DPRD Evaluasi Sistem Pelayanan Rumah Sakit

LMPP Tanjabtim mendorong Komisi III DPRD setempat meminta penjelasan langsung dari direktur rumah sakit, terutama terkait penerapan standar operasional prosedur (SOP), sistem antrean, serta mekanisme penentuan prioritas pelayanan pasien.

Menurut tuntutan yang disampaikan LMPP, pemeriksaan diperlukan agar setiap tahapan pelayanan memiliki prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain meminta DPRD menjalankan fungsi pengawasannya, LMPP juga mendesak Dinas Kesehatan turun langsung ke RSUD Nurdin Hamzah. Sidak tersebut diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengevaluasi pelaksanaan pelayanan sekaligus mengidentifikasi apabila terdapat prosedur yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

"Bupati Tanjung Jabung Timur juga diminta mengevaluasi manajemen rumah sakit apabila hasil pemeriksaan nantinya menemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku," tegas Jhon.

Langkah tersebut, lanjut Jhon, dinilai penting untuk memastikan bahwa setiap keluhan masyarakat ditindaklanjuti berdasarkan fakta, bukan sekadar berkembang menjadi polemik di ruang publik.

Jhon melanjutkan, pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang harus diberikan secara profesional, transparan, dan adil. Dalam praktik medis, penentuan prioritas penanganan semestinya mengacu pada kondisi klinis, tingkat kegawatdaruratan, serta kebutuhan medis pasien.

"Jabatan, hubungan keluarga, maupun kedekatan dengan pejabat tidak seharusnya menjadi dasar untuk mengesampingkan prosedur pelayanan yang berlaku," tegasnya.

Dugaan yang mencuat di RSUD Nurdin Hamzah ini, lanjut Jhon, sekaligus menjadi pengingat bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur agar semangat MERATA yang digaungkan pemerintah daerah benar-benar diwujudkan dalam pelayanan publik, termasuk sektor kesehatan.

"Masyarakat harus memperoleh kepastian bahwa mereka dapat mengakses layanan kesehatan sesuai kebutuhan tanpa merasa perlu membawa nama pejabat atau mencari bantuan melalui orang dalam," cetusnya.

(Bcw6/nusantaraterkini.co).