DPR Soroti Dugaan Pasien BPJS Ditolak RSUD Cilegon, Irma Desak Menkes Beri Sanksi

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Dugaan penolakan pasien peserta BPJS Kesehatan di RSUD Kota Cilegon menuai sorotan DPR. Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago menegaskan rumah sakit tidak boleh menolak pasien BPJS Kesehatan dan meminta Menteri Kesehatan memberikan sanksi tegas jika ditemukan pelanggaran.

Menurut Irma, rumah sakit memiliki kewajiban memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sementara pembiayaan pasien BPJS telah memiliki skema melalui program JKN.

“Dan sudah ada anggarannya yang diberikan melalui BPJS kepada rumah sakit, kenapa harus ditolak?” kata Irma Suryani, Rabu (2/9/2026).

Politisi Partai NasDem itu meminta masyarakat tidak ragu melaporkan apabila menemukan rumah sakit yang diduga menolak pasien kesehatan" class="article-tag-link" rel="tag">BPJS Kesehatan.

Irma menegaskan, laporan tersebut dapat disampaikan kepada kesehatan" class="article-tag-link" rel="tag">Menteri Kesehatan agar rumah sakit yang terbukti melakukan pelanggaran diberikan sanksi tegas.

“Tentu Komisi IX DPR akan melaporkan ke Menteri Kesehatan untuk diberikan sanksi yang tegas kepada rumah sakit tersebut,” tegas legislator dari daerah pemilihan Sumatera Selatan itu.

Sebelumnya, dugaan penolakan terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan yang hendak menjalani operasi benjolan di bagian leher di RSUD Kota Cilegon menuai sorotan publik.

Kasus tersebut semakin ramai setelah informasi mengenai dugaan penolakan pasien beredar di media sosial.

Sejumlah warganet yang mengaku pernah mendapatkan pelayanan di RSUD Kota Cilegon turut menyampaikan pengalaman mereka melalui kolom komentar akun TikTok media pada Rabu (12/8/2026).

Salah satunya akun @Evaaa. Ia mengaku mengalami trauma setelah anak pertamanya meninggal dunia di IGD rumah sakit tersebut.

“Saya trauma sama RS ini dimana anak pertama saya meninggal di RS ini di UGD dan pelayanannya sangat buruk,” tulisnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co)