DPR Pertanyakan Profesionalitas UI Soal Perubahan Pengumuman Calon Mahasiswa

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Polemik pengumuman penerimaan mahasiswa baru jalur Talent Scouting di Universitas Indonesia memicu gelombang kritik keras dari parlemen. Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani secara terbuka menyebut insiden perubahan status kelulusan calon mahasiswa sebagai bentuk kegagalan serius tata kelola dan profesionalitas institusi pendidikan papan atas tersebut.

Kisruh bermula dari pengumuman hasil seleksi yang dirilis pada Selasa (17/3/2026) malam, yang dalam hitungan waktu justru berubah. Sejumlah peserta yang semula dinyatakan lolos tiba-tiba dinyatakan tidak diterima sebuah situasi yang memicu kemarahan publik dan mempermalukan integritas proses seleksi.

“Ini bukan sekadar kesalahan teknis. Ini kegagalan sistemik yang mencederai rasa keadilan calon mahasiswa,” tegas Lalu Hadrian, Rabu (18/3/2026).

Ia menolak keras dalih gangguan teknis sebagai pembenaran. Menurutnya, jika sistem memang belum siap, pengumuman seharusnya tidak dilakukan. Perubahan status secara mendadak justru menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam manajemen seleksi yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap UI.

Dalam nada yang lebih politis, Komisi X DPR melihat kasus ini bukan hanya soal administrasi, tetapi menyangkut akuntabilitas lembaga pendidikan yang selama ini menikmati reputasi sebagai kampus elite nasional. 

“Kita bicara soal kredibilitas institusi negara dalam mencetak sumber daya manusia. Kalau proses seleksi saja amburadul, bagaimana publik bisa percaya?” ujarnya.

Lalu Hadrian mendesak pimpinan UI untuk tidak berlindung di balik alasan teknis, melainkan segera melakukan investigasi menyeluruh dan membuka hasilnya ke publik. 

Ia juga menuntut adanya langkah konkret untuk memulihkan hak calon mahasiswa yang dirugikan, termasuk mengembalikan status kelulusan mereka yang sempat dinyatakan diterima.

“Jangan sampai kesalahan internal dibebankan kepada peserta. Ini soal keadilan. Negara harus hadir melindungi hak warga, termasuk dalam akses pendidikan,” katanya.

Lebih jauh, DPR menilai insiden ini menjadi alarm keras bagi tata kelola pendidikan tinggi di Indonesia. Kasus UI dinilai mencerminkan lemahnya pengawasan internal serta absennya standar mitigasi krisis dalam proses seleksi yang menyangkut masa depan generasi muda.

Sebagai jalur prestisius yang menawarkan kelas internasional dengan opsi gelar tunggal maupun ganda, Talent Scouting UI seharusnya menjadi etalase profesionalitas. Namun yang terjadi justru sebaliknya: kekacauan administratif yang mencoreng reputasi institusi.

“Ini bukan hanya soal UI. Ini preseden buruk bagi sistem pendidikan tinggi kita. Jika tidak ditangani tegas, kejadian serupa bisa terulang di kampus lain,” pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)