Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR Syamsu Rizal melontarkan peringatan keras terhadap rencana pemerintah mengirim sekitar 8.000 pasukan TNI ke Jalur Gaza sebagai bagian dari International Stabilization Force (ISF) yang digagas oleh Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Ia menilai, langkah tersebut tidak boleh diambil secara gegabah dan harus dikaji secara politik, hukum, dan strategis secara mendalam.
“Ini bukan misi kemanusiaan biasa. Ini operasi militer di wilayah perang aktif. Negara tidak boleh menjadikan prajurit TNI sebagai pion dalam konflik geopolitik global,” tegas Syamsu Rizal, Rabu (11/2/2026).
Baca Juga : Pemerintah Diminta Tak Perlu Kalah Gengsi dari Gotong Royong Rakyat soal Viralisasi Bansos
Menurut politisi yang akrab disapa Deng Ical itu, pemerintah wajib membuka secara transparan kepada DPR dan publik tentang mandat, aturan pelibatan (rules of engagement), struktur komando, serta risiko politik dan militer dari keterlibatan Indonesia dalam pasukan internasional tersebut.
Ia mengingatkan, Gaza saat ini masih menjadi zona pembantaian, di mana Israel terus melancarkan serangan udara dan darat terhadap warga sipil.
Dalam kondisi seperti itu, pengiriman ribuan prajurit Indonesia bukan hanya berisiko, tetapi berpotensi menyeret Indonesia ke dalam konflik bersenjata langsung.
Baca Juga : Stimulus Lebaran 2026: Pemerintah Kucurkan Rp12,8 Triliun demi Dongkrak Konsumsi Domestik
“Jangan sampai bendera Merah Putih dikibarkan di tengah hujan bom. Jika tidak ada jaminan keselamatan dan mandat yang jelas, maka ini sama saja mempertaruhkan nyawa prajurit demi kepentingan politik internasional,” katanya.
Deng Ical juga mempertanyakan posisi politik Indonesia dalam skema yang diprakarsai Amerika Serikat tersebut. Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh terjebak dalam desain perdamaian versi negara adidaya yang selama ini justru membiarkan Israel terus melakukan kekerasan.
“Indonesia harus berdiri di sisi rakyat Palestina, bukan menjadi bagian dari skenario yang justru mengamankan agresor. Kalau TNI dikirim, maka mandatnya harus tegas: melindungi warga sipil dan menghentikan pembantaian,” ujarnya.
Baca Juga : Firman Soebagyo Apresiasi Pemerintahan Prabowo atas Penguatan Mitigasi Bencana di Sumatra
Ia menambahkan, TNI tidak boleh diposisikan sebagai pasukan penonton yang hanya menjaga garis aman sementara rakyat Gaza terus dibunuh.
Menurutnya, kehadiran pasukan Indonesia harus benar-benar bersifat protektif dan berorientasi pada perlindungan warga sipil, bukan sekadar simbol diplomasi.
“Kalau misi ini hanya formalitas stabilisasi tanpa keberanian menghentikan serangan Israel, maka lebih baik tidak usah berangkat. Perdamaian tidak bisa dibangun di atas kuburan anak-anak Gaza,” tegasnya.
DPR, lanjut Deng Ical, akan mengawal ketat rencana ini dan tidak akan memberikan cek kosong kepada pemerintah.
Ia menuntut adanya keputusan politik negara yang jelas sebelum satu pun prajurit TNI diberangkatkan ke wilayah konflik paling mematikan di dunia saat ini.
“Nyawa prajurit dan martabat Indonesia jauh lebih berharga daripada proyek perdamaian semu,” pungkasnya.
(LS/Nusantaraterkini.co).
