DPR: Pencabutan 717 Sertifikat Transmigran di Kotabaru Bukti Negara Tunduk pada Tambang

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Anggota Komisi II DPR Eka Widodo mengecam keras pencabutan 717 Sertifikat Hak Milik (SHM) milik transmigran di Desa Bekambit dan Desa Bekambit Asri, Kotabaru, Kalimantan Selatan. Ia menilai tindakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang membatalkan sertifikat warga atas permintaan perusahaan tambang sebagai bentuk perampasan tanah rakyat oleh negara untuk kepentingan korporasi.

Meski mengapresiasi langkah tegas Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang memulihkan sertifikat warga dan membekukan izin tambang, Edo menegaskan masalah ini tidak boleh berhenti di pemulihan administratif semata.

“Kalau 717 sertifikat bisa dihapus begitu saja demi tambang, berarti ada mafia tanah di dalam sistem negara. Ini bukan salah teknis, ini kejahatan struktural,” tegas Edo, Sabtu (14/2/2026).

Kasus ini bermula dari pemberian izin tambang kepada PT Sebuku Sejaka Coal (SSC) pada 2011 yang tumpang tindih dengan lahan transmigran. Alih-alih mencabut izin tambang, BPN justru membatalkan SHM warga seluas 485 hektare pada April 2025.

Edo menegaskan, dalam negara hukum, sertifikat hak milik adalah bukti tertinggi yang tidak boleh dikorbankan demi investasi.

“Kalau terjadi tumpang tindih, yang dicabut harusnya izin tambang, bukan hak rakyat. Negara tidak boleh tunduk pada korporasi,” katanya.

Ia mendesak aparat penegak hukum mengusut keterlibatan oknum BPN, pemerintah daerah, dan perusahaan tambang, sekaligus mewajibkan PT SSC membayar ganti rugi atas kerugian warga.

“Ini ujian serius apakah negara berpihak pada rakyat atau pada tambang,” pungkasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co)