Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, LANGKAT - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Sumatera Utara (KontraS Sumut) menerima pengaduan para guru honorer dari Kabupaten Langkat, yang gagal lolos seleksi PPPK guru.
Koordinator KontraS Sumut, Rahmat mengatakan, pengaduan guru honorer berdasarkan atas bentuk tidak profesional, transparan dan akuntabel Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat dalam menyelenggaran proses seleksi PPPK untuk guru.
"Berdasarkan pengakuan salahseorang guru honorer bernama Wahyu misalnya, ia gagal lolos seleksi meskipun nilainya berdasarkan Computer Assist Tes (CAT) dinyatakan memenuhi standard kelulusan, tetapi ia dinyatakan tidak lulus ketika rekapitulasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat," ujar Rahmat, Jumat (29/12/2023).
Lanjut Rahmat, tak hanya itu, Wahyu mengatakan bahwa ada perubahan nilai pada ranking yang seharusnya memenuhi standard kelulusan.
Tetapi justru menurun pada rekap di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, dan itu bukan hanya pada dirinya dan dua rekan guru yang hadir ke KontraS saja, tetapi ada ratusan jumlahnya.
"Wahyu juga menjelaskan bahwa ia dan rekan-rekannya sudah melakukan upaya persuasif untuk berdialog dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat kemarin, tetapi tidak memberikan jawaban yang komprehensif. Oleh sebabnya ia dan temanya yang lain mengadukan persoalan ini ke KontraS agar mendapatkan dorongan perhatian yang yang lebih serius," ujar Rahmat.
Dalam laporan yang KontraS dapatkan, menurut Rahmat ada hal yang tidak beres dalam proses pencatatan nilai.
Karena nilainya ada berubah drastis padahal seharusnya masuk standard kelulusan.
"Jadi kita mungkin akan menduga mungkinkah ada praktek orang dalam di sini, atau ada cuap-cuap dalam proses seleksi ini, atau justru hanya sebatas kesalahan administrasi. Permasalahan ini harus diusut serius. Jangan sampai persoalan ini justru mempertegas bahwa permainan orang dalam itu nyata adanya," ujar Rahmat.
Oleh sebabnya, KontraS Sumut akan membentuk tim advokasi dengan masyarakat untuk mendesak proses ini secara tuntas.
"Kita akan mendesak pihak yang terkait untuk menjelaskan fenoma ini, masalah ini harus di usut tuntas. Agar kedepan para guru sebagai tulang punggung pemajuan kecerdasan kehidupan anak bangsa mendapatkan kesejahteraan," ujar Rahmat.
"Sesegera mungkin kita akan melakukan pelaporan kepada Ombudsman untuk mendorong mereka melakukan investigasi atas persoalan ini. Begitupun kita akan menyurati Kemendikbud dan BKN untuk evaluasi menyeluruh proses seleksi PPPK guru yang bukan hanya di Langkat," tutupnya. (rsy/nusantaraterkini.co)
