Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Debat Cawapres, Gibran: Yang Terjadi di Solo Tak Semuanya Pakai APBN
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) dengan nomor urut dua, Gibran Rakabuming menyatakan, jika apa yang terjadi di Solo itu tidak semuanya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca Juga : Mahasiswa Sumut Temui Wapres Gibran, Dorong Hari Ulos Nasional Masuk UNESCO
Penegasan ini disampaikan Gibran, menanggapi kritik dari Cawapres dengan nomor urut satu Muhaimin Iskandar (Cak Imin) terkait pendanaan pembangunan dari pusat yang hanya terpaku di satu kota.
Baca Juga : Gibran Tinjau Langsung Pengungsi Longsor di Cisarua Bandung Barat
“Tidak semuanya pakai APBN, ada yang pakai APBN plus, APBD plus. Saya sering dibantu Pak Ganjar Gubernur saya, ini kolaborasi. Tidak semuanya APBN, CSR ada, BUMN ada, ini kolaborasi, jadi saya kira ini cukup fair gus,” kata Gibran pada Debat Perdana Cawapres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023).
Gibran menjelaskan bahwa seorang Wali Kota itu harus ada readiness criteria sebelum suatu proyek dari pusat masuk.
Baca Juga : Novri Susan Buka Makna Dibalik Bahasa Mahfud MD dengan Ilmu Sosiologi
“Kalau nggak ada itu ga mungkin proyek itu masuk. Dan kita sebagai Wali Kota harus menyiapkan hal-hal non teknis, relokasi, nego dengan warga bantaran sungai, rel kereta api, lalu kita harus berkolaborasi (dengan yang lain),” jelasnya.
Baca Juga : Bela Gibran di Debat Cawapres, Grace Sentil Perilaku Anies dan Ganjar ke Prabowo
Sebelumnya, Cak Imin menyebutkan bahwa pendanaan dari pusat hanya terpaku di satu kota.
“Sebab saya lihat ada 32 proyek pemerintah pusat, ada juga program-program yang luar biasa (di Solo). Patut kita banggakan dibandingkan Madiun hanya 11 persen, Cirebon hanya 7 persen, sehingga akses pendanaan pembangunan itu bisa adil dan merata bukan hanya di satu kota, tapi berada di seluruh,” kritik Cak Imin.
Baca Juga : Ratna Juwita: Harga Minyak Dunia Turun Bukan Sinyal untuk Lengah
Selain itu Cak Imin juga menyatakan hal yang menjadi catatannya adalah keadilan dalam melaksanakan APBN.
Baca Juga : OTT Pegawai Pajak, Momentum Bersih-Bersih dan Ujian Integritas di Tengah Tekanan Defisit APBN
“Yang menjadi catatan saya adalah keadilan dalam melaksanakan APBN, pemerintah pusat nanti tugas kita adalah membagi secara adil seluruh proyek nasional kita,” tutupnya.
(mr6/nusantaraterkini.co)
