Bukan Sekadar Soal Suhu, Sartono Minta Perubahan Iklim Jadi Agenda Ketahanan Nasional

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Perubahan iklim tidak lagi dapat dipandang semata sebagai persoalan kenaikan temperatur. Dampaknya kini merambah berbagai sektor strategis, mulai dari ketahanan pangan, ketersediaan air, kesehatan masyarakat, produktivitas ekonomi, infrastruktur pesisir, energi hingga stabilitas nasional.

“Ini harus jadi suatu pijakan dan tentu kita harus ubah cara pandang bahwa perubahan iklim harus kita tempatkan sebagai agenda ketahanan nasional,” kata Sartono Jumat (4/9/2026).

Menurutnya, perubahan iklim harus menjadi bagian dari kebijakan strategis negara. Karena itu, Fraksi Partai Demokrat memberikan lima poin penting yang perlu menjadi perhatian dalam pembahasan RUU Perubahan Iklim.

Pertama, perubahan iklim harus diposisikan sebagai isu ketahanan nasional. Kedua, RUU Perubahan Iklim harus menjadi pondasi tata kelola iklim yang terintegrasi.

Ketiga, seluruh kebijakan terkait perubahan iklim perlu diorkestrasi dalam satu kerangka yang konsisten. Sartono menilai kebijakan tersebut tidak hanya harus berorientasi pada mitigasi, tetapi juga memberikan perhatian yang seimbang terhadap upaya adaptasi.

“Nah ini perlu harus jadi catatan penting di dalam RUU Perubahan Iklim. Tentu ada adaptasi yang harus mendapatkan perhatian yang sama dengan mitigasi,” ujarnya.

Poin keempat yang disoroti adalah transisi energi harus berjalan sejalan dengan ketahanan energi. Menurut Sartono, agenda transisi energi tidak boleh mengabaikan aspek keamanan pasokan dan keterjangkauan energi bagi masyarakat.

Sementara poin kelima adalah perlunya kejelasan mengenai siapa yang harus membiayai transisi perubahan iklim.

Sartono menegaskan, Fraksi Partai Demokrat mendukung pembentukan RUU Perubahan Iklim. Namun, regulasi tersebut harus mampu menjawab empat pertanyaan fundamental, yakni siapa yang bertanggung jawab, siapa yang membiayai, siapa yang mengawasi, serta siapa yang mendapatkan manfaat dari proses transisi tersebut.

“Tentu targetnya pada akhirnya ukuran keberhasilannya harus lebih luas. Apakah ketahanan nasional semakin kuat, energi semakin aman dan terjangkau, ekonomi semakin kompetitif. Tentu lapangan kerja semakin terbuka, masyarakat rentan semakin terlindungi dan generasi penerus menerima lingkungan hidup yang lebih baik,” jelasnya.

Legislator asal daerah pemilihan Jawa Timur VII yang meliputi Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan, dan Ngawi itu menandaskan, lima poin tersebut dapat menjadi landasan utama dalam pembahasan RUU Perubahan Iklim.

Menurutnya, keberhasilan regulasi perubahan iklim pada akhirnya tidak hanya diukur dari pencapaian target penurunan emisi, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu memperkuat ketahanan nasional, menjamin ketahanan energi, meningkatkan daya saing ekonomi, membuka lapangan kerja, serta melindungi kelompok masyarakat yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. 

(LS/Nusantaraterkini.co).