Presiden Prabowo Didesak Minta Maaf Atas Karhutla Berulang ​

Nusantaraterkini.co, JAKARTA-Kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang di Indonesia memicu sorotan publik. Pemerintah dinilai perlu mengambil sikap tegas sekaligus mengakui kelemahan dalam aspek pengawasan lingkungan.

​Mantan Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Alvin Lie, menilai Presiden Prabowo Subianto perlu menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat atas musibah ekologis tersebut.

​"Alangkah eloknya jika Presiden Indonesia berkenan tampil minta maaf, mengakui kebakaran dan pembakaran hutan dan lahan yang terjadi berulang kali adalah akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum," ujar Alvin Lie, seperti dilansir RMOL, Minggu (1/11/2026).

​Pernyataan Alvin ini merespons langkah Kepala Eksekutif Hong Kong, John Lee, bersama tujuh pejabat seniornya. Mereka secara terbuka meminta maaf atas kelalaian pengawasan pemerintah yang memicu kebakaran hebat di apartemen Wang Fuk Court pada November 2025.

​Penyelidikan independen di Hong Kong menemukan adanya kelalaian serius pada empat lembaga pemerintah, meski pihak kontraktor swasta menjadi penanggung jawab utama. Sikap ksatria pejabat publik tersebut dianggap patut menjadi contoh bagi jajaran pemerintahan di Indonesia.

​Menurut Alvin, persoalan karhutla di tanah air tidak boleh berhenti pada penyampaian permohonan maaf semata. Langkah tersebut harus diiringi dengan tindakan nyata berupa penegakan hukum yang tegas dan tanpa tebang pilih.

​"Dilanjut proses sanksi hukum terhadap semua pihak yang terlibat. Termasuk para pejabat pemerintahan," tegas Alvin.

​Ia menambahkan, akar masalah karhutla di Indonesia sangat erat kaitannya dengan penegakan aturan yang belum optimal. Tanpa ada sanksi yang membikin jera serta evaluasi menyeluruh terhadap pejabat yang lalai, kasus kebakaran hutan dan lahan dikhawatirkan akan terus berulang saban tahun.

​Oleh karena itu, komitmen pemerintah dalam menindak jajaran internal maupun pihak swasta yang terlibat menjadi kunci utama penanganan karhutla secara permanen. 

"Pengakuan atas kelemahan sistem pengawasan diharapkan menjadi titik balik perbaikan tata kelola lingkungan hidup di Indonesia," pungkasnya.

(Emn/Nusantaraterkini.co)